KARAWANG – Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai lokasi deklarasi launching Program Desa Ramah Pelayanan Publik tingkat Provinsi Jawa Barat
Rabu (18/9) Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai lokasi deklarasi launching Program Desa Ramah Pelayanan Publik tingkat Provinsi Jawa Barat. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh merasa bersyukur atas hal ini. Setelah peresmian program, peningkatan pelayanan di tingkat desa akan dilakukan
“Alhamdulillah hari ini Kabupaten Karawang ditunjuk oleh ombudsman RI dan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini gebyar paten dan diselaraskan Deklarasi Desa Ramah Pelayanan Publik, tentunya pelayanan tidak hanya tingkat kabupaten dan kecamatan saja tetapi sudah sampai di tingkat desa,” ujarnya
Di dalam program tersebut juga tercantum terkait penanganan untuk kasus stunting. Hingga sekarang pelayanan penanganan penurunan stunting dari tingkat desa telah dilakukan. Ia mempunyai harapan agar di tahun 2025, stunting Karawang dapat turun menjadi 7 persen.
“Kami sudah lakukan dan kita aplikasikan kembali, kegiatan dana desa juga ada untuk stunting, kemiskinan ekstrim dan pelayanan. Kita akan sinergikan, mudah-mudahan bisa menyentuh angka 7 persen,” jelasnya
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengunhkapkan akan menurunkan angka pengangguran di tingkat provinsi. Saat ini masih sebanyaj 1,7 juta masyarakat di Jawa Barat yang menganggur. Selain pengangguran, jumlah stunting di Jawa Barat pun masih menjadi tugas utama.
“Banyak prestasi yang sudah diterohkan oleh Provinsi Jawa Barat hasil kolaborasi. Kita juga masih punya tugas untuk pengangguran, masih 6,9 persen atau 1,7 juta dari 25 juta angkatan kerja. Kita punya waktu 1 tahun 4 bulan sampai Desember 2025, mudah-mudahan Jawa Barat menjadi provinsi maju. Pengangguran dan stunting harus kita turunkan signifikan,” ungkapnya
Meski jumlah pengangguran dan stunting tinggi, namun untuk nilai investasi di Jawa Barat menyentuh angka 210,5 trilliun dan menjadi posisi utama tingkat nasional. Sumber dana investasi berasal dari padat modal. Pemerintah telah memberikan pelatihan Vokasi kepada masyarakat, sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengurangi pengangguran.
“Menurunkan pengangguran, stunting dan kemiskinan kami harus bekerjasama dengan semua komponen. Investasi Jawa Barat tertinggi di Indonesia sebesar 210,5 trilliun tetapi pengangguran kita juga tinggi. Kita ketahui salah satu investasi di Jawa Barat ini padat modal. Beberapa waktu lalu dibangun pabrik cell baterai senilai 1 milliar US dollar, kita harus menyiapkan Sumber Daya Manusia nya untuk bisa masuk bekerja. Kita berikan pelatihan Vokasi sehingga bisa langsung diserap oleh dunia kerja,” tambahnya
Kemudian Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Muhamad Nur Afandi memaparkan menjadi salah satu pelopor pembuatan program tersebut. Program ini agar dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Indikator penilaian berasal dari zero stunting, zero kemiskinan, survey kepuasan masyarakat.
“Ini bagian yang kami laksanakan, melalui kolaborasi berdampak. Dengan deklarasi desa ramah pelayanan publik ini, kita akan kuatkan membangun desa yang betul-betul bagus pelayanan publiknya. Nanti, indikator penilaian kita ukur dengan survei kepuasan masyarakat, zero stunting, zero kemiskinan ekstrem apakah turun atau tidak,” paparnya.
Anggota Ombudsman RI, Dadang Suparjo menyampaikan rasa bangganya terhadap pelayanan publik keliling yang dilakukan oleh Karawang.
“Saya bangga hari ini ada pelayanan publik yang langsung hadir ke rakyat, ternyata Karawang ini seminggu 2x keliling. Ini memudahkan, jadi terjangkau, aksesibilitasnya mudah, saya sangat apresiasi,” pungkasnya.(red/fj)