Penyebarluasan Perda Perlindungan Anak Jabar, Mak Sri Ajak Ibu-ibu

Penyebarluasan Peraturan Daerah peraturan Perlindungan Anak

Karawang – Sosialisasi Perda (Sosper) atau Penyebarluasan Peraturan Daerah yaitu peraturan “Perlindungan Anak ” Perda provinsi nomor 3 tahun 2021, diadakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Golkar Hj. Sri Rahayu Agustina.SH

Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Anjun Kidul Kelurahan Karawang Kulon, Karawang. Jumat (05/04/2024)

Mak Sri, pada kesempatan nya menyampaikan tujuan dari Penyebarluasan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu perda perlindungan anak dan perempuan.

Yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia.

Dikatakan, hak setiap anak harus dijunjung tinggi sebagai mana yang termuat dalam UUD RI tahun 1945 dan konvensi PBB. Untuk itu kami mensosialisasikan peraturan perlindungan anak ini agar ibu ibu dapat mengerti akan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khususnya dari para orang tua.

Ada 10 hak anak diantaranya:Hak Mendapatkan Identitas, Hak untuk Mendapatkan Pendidikan, Hak untuk Bermain, Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, Hak untuk Rekreasi, Hak untuk Mendapatkan Makanan, Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan.

Siapa saja yang harus memberikan perlindungan anak, Dalam Pasal 72 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas di sebutkan bahwa kewajiban perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara,Pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.(rls/fj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Upaya Dinas Kesehatan Menurunkan Angka Kebutaan Akibat Katarak

KARAWANG- Dinas Kesehatan memiliki target 400 mata dapat di operasi ...