Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Dokumen Rumah Tidak Layak Huni
Karawang – Target pembangunan rutilahu di tahun 2024 sebanyak 1.904 unit dengan anggaran 89.297.600.000
Aip Aulia, Ketua Tim Rumah Swadaya Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) menyampaikan pada tahun 2023 lalu telah ada sebanyak 1.887 unit Rutilahu yang dibangun. Rutilahu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang ada 3 tipe. Tipe pertama ukuran 5×6 meter persegi, ukuran kedua 4,5 x 6,5 meter persegi dan ukuran terakhir ukuran 7 x 4,5 meter persegi. Setiap desa akan dilakukan pembangunan Rutilahu sebanyak 4 unit, namun ada juga pembangunan 6 hingga 10 unit di satu desa.
“Tahun 2023 Alhamdulillah kita sudah ada 1.887 unit tersebar di seluruh desa Kabupaten Karawang. Ada 3 types, types pertama itu 30 meter² atau 5×6, kedua 4,5×6,5 lalu ketiga 7×4,5. Kita mengacu untuk rumah sehat itu 30 meter². Tergantung dari ajuan tapi rata-rata kita bangun 4 rutilahu di masing-masing desa, ada juga yang 6 dan 10. Kita mengacu pada RPJMD Bupati Karawang 2021 sampai 2026, harusnya kita setiap tahun itu 1.545 unit jadi ditambahkan karena percepatan akhirnya ditambahkan di tahun 2023,” ujarnya Rabu (28/2/2024).
Anggaran yang digunakan untuk pembangunan satu unit pada tahun 2023 sebanyak 41.100.000 dengan total unit yang sudah terbangun sebanyak 1.887. Anggaran ini naik sebesar 46.900.000 per unit untuk tahun 2024. Total anggaran pembangunan untuk tahun 2024 sebanyak 89.297.600.000 dengan jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 1.904.
“Selama tahun 2021 sampai 2023 sudah terbangun 5.506 unit dan tahun kemarin harga per unit 41.100.000. Tahun 2024 ada kenaikan harga menjadi 46.900.000. Anggaran tahun kemarin itu 77.550.700.000 untuk 1.887 unit. Tahun 2024 ini dibebankan 1.904 dengan anggaran 89.297.600.000. Target RPJMD 7.725 unit dari 2021 sampai 2026, masih ada sisa 315 unit yang belum tercover,” tambahnya
Kriteria pemberian rutilahu yang pertama pemilik rumah masuk ke dalam kategori miskin, kedua status kepemilikan rumah pribadi bukan milik orang lain, ketiga mempunyai sertifikat yang jelas. Pembangunan akan dimulai pada awal Maret. Sejauh ini tim dari PRKP telah melakukan survey secara langsung ke lokasi yang akan dibangun Rutilahu.
“Tahun 2024 ini ditargetkan 1.904 unit karena menarik RPJMD 2026 ditarik di tahun ini. Ukurannya sama seperti tahun sebelumnya. Kalau di tahun ini kita belum memulai pembangunan, sekarang masih survey perencanaan jadi kita verifikasi rumah yang sudah diajukan. Ada beberapa kriteria, pertama pemiliknya itu masyarakat miskin, kedua rumahnya terlihat secara fisik tidak layak, ketiga memiliki sertifikat ata hak milik yang jelas. Jika diluar dari hak milik belum dapat diberikan rutilahu. Mudah-mudahan awal Maret sudah mulai pembangunan tapi baru sebagian karena kita tidak ingin masyarakat ketika lebaran tidak mempunyai rumah,” imbuhnya.
Sudah ada sebanyak 3.000 unit pengajuan proposal pembangunan rutilahu yang masuk ke PRKP. Pembangunan akan di priotiskan untuk rumah yang terkena musibah. Meski begitu data pengajuan dari tahun sebelumnya yang belum dibangun Rutilahu pun akan dilakukan pembangunan rutilahu.
“Kalau data yang masuk sudah ada lebih dari 3000 unit, setiap tahun selalu ada data yang masuk dari desa dan kelurahan tapi tidak semuanya bisa terakomodir karena ada rumah yang rubuh akibat bencana dan menjadi prioritas. Dilihat dari data kesejahteraan sosial kita masih banyak rumah yang tidak layak huni tapi pembangunan rutilahu berdasarkan proposal pengajuan dari kepala desa setempat. Pembangunan itu dari data tahun sebelumnya tapi kita akan konfirmasi ulang takutnya sudah dikerjakan oleh pemerintah provinsi,” lanjutnya
Pada tahun ini pun untuk rutilahu yang diberikan, semua bagian telah di plester. Hal ini untuk mencegah adanya bagian yang bocor ketika hujan deras. Lantai pun akan dilapisi oleh rabat beton.
“Kita menggunakan bata ringan, untuk tahun sekarang itu depan, kanan kiri dan belakang sudah di plester. Lantai sudah dirabat beton jadi lebih layak, tahun kemarin hanya bagian depan saja yang di plester. Kalau masih belum di plester ketika hujan air akan masuk, dengan anggaran yang lebih tinggi kita memberikan rumah yang lebih layak. Sementara ini karena anggaran terbatas sudah dirabat beton, kalau ditambah keramik anggaran belum mencukupi. Kendala biasanya di cuaca,” tutupnya.(red/fj)
