Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Panwascam Karawang Barat meminta pemangku kebijakan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Kecamatan Karawang Barat untuk bahu membahu menciptakan Pemilu 2024 yang sukses tanpa ekses. Untuk itu, Panwascam Karawang barat menggelar rapat koordinasi dengan Camat Karawang Barat, Kapolsek Karawang Kota, Danramil 0401 Karawang Kota, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karawang Barat, Korwilcambidik Karawang Barat dan Ormas Karang Taruna Karawang Barat, Jumat (24/11/2023).
Ketua Panwascam Karawang Barat, Syaeful Amrullah SH., mengatakan, rapat dalam kantor itu dilaksanakan agar tercipta komunikasi yang baik antar pemangku kebijakan di Kecamatan Karawang Barat. Banyak hal yang dapat didiskusikan terkait pemilu, dan dengan komunikasi yang baik dapat menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sukses tanpa ekses.
“Beberapa hari kedepan, tepatnya tanggal 28 November 2023, tahapan pemilu sudah masuk pada tahapan kampanye sampai tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Dalam rapat ini juga kami mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta aparat TNI dan Polri untuk bersikap netral di Pemilu 2024. Kami meminta kepada para unsur pimpinan di Kecamatan Karawang Barat untuk menyampaikan kepada bawahannya untuk wajib bersikap netral,” tutur Syaeful.
Sementara itu, Kapolsek Karawang Kompol Marsono menyambut baik ruang-ruang diskusi yang diciptakan Panwascam Karawang Barat dengan Fokopimcam Karawang Barat. Menurutnya kegiatan tersebut harus sering dilaksanakan secara rutin. “Dengan begitu, dapat terjalin komunikasi yang baik dalam kepentingan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sukses tanpa ekses. Terkait netralitas Polri, kami pastikan seluruh aparat kepolisian yang bertugas di Kecamatan Karawang Kota akan bersikap netral,” tutur Marsono.
Sementara itu, Babinsa Koramil 0401 Karawang Kota Pelda Jalaludin mengatakan, setiap koramil yang ada di Karawang, sejak seminggu terakhir telah membuka posko pengaduan netralitas TNI. Masyarakat yang menemukan ketidaknetralan TNI di Karawang, dapat melapor ke posko netralitas TNI.
“Karawang ini banyak TNI, selain yang berugas di Mako Kodim 0604 Karawang, ada juga Denharrahlat di Kecamatan Tegal Waru dan ada juga Yonif Linud 305 Tengkorak Karawang. Jika masyarakat menemukan dugaan ketidaknetralan aparat TNI, telah tersedia posko netralitas TNI di tiap-tiap Koramil yang ada di Karawang,” tutur Jalaludin.
Sementara itu, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan bencana banjir. Disebutkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karawang Barat, Yusuf Sofian menjelaskan, dari 452 TPS terdapat 44 TPS yang dikategorikan waran bencana banjir. Seluruh TPS itu berada di dekat Sungai Citarum, tersebar di lima desa dan kelurahan, diantaranya Adiarsa, Karawang Kulon, Tanjungpura, Tanjung Mekar dan Tunggak Jati.
“Jika terjadi bencana banjir, kami telah siapkan titik TPS cadangan di dekat TPS yang sudah kami tentukan saat ini. Kami juga telah menentukan tempat evakusi untuk menyelamatkan barang-barang pemungutan suara yang ada di TPS. Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Karawang Barat yaitu 120.248 hak pilih,” tutur Yusuf.(rls/red)
