Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Sah, Kabupaten Karawang resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Hal ini ditandai dengan diserahkannya Sertifikat UHC oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Senin, (23/10/2023) bertempat di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang.
Hadir pada kegiatan tersebut, Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin, menyampaikan bahwa dengan tercapainya UHC di Kabupaten Karawang maka hampir seluruh penduduk Kabupaten Karawang telah memiliki jaminan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN).
“Sampai dengan 1 Oktober 2023, kepesertaan JKN di seluruh Indonesia telah mencapai 264.423.853 jiwa dari total penduduk sebanyak 277.749.853 atau sejumlah 95,20%, sementara itu untuk Provinsi Jawa Barat mencakup 94,79% atau 46.767.863 jiwa terhadap 49.339.670 jiwa penduduk Jawa Barat. Untuk Kabupaten Karawang sendiri telah mencapai 96,91% atau 2.432.221 jiwa terhadap 2.509.839 jiwa penduduk Kabupaten Karawang. Kami yakin bahwa pencapaian UHC ini tidak lepas dari peran serta dan kerja keras para stakeholder yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang termasuk dinas-dinas terkait. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi segala upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan UHC di Kabupaten Karawang,” ungkap Arief.
Arief menjelaskan bahwa hingga hari ini, penduduk Karawang yang dapat memanfaatkan program JKN (status kepesertaan aktif) baru mencapai 72,48% atau 1.819.013 jiwa saja. Dukungan Pemerintah Kabupaten Karawang kedepannya masih sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di wilayah Kabupaten Karawang serta meningkatkan keaktifan peserta JKN-KIS, agar penduduk di wilayah Kabupaten Karawang semakin terlindungi jaminan kesehatannya.
“Kami berharap per 1 Januari 2024, kepesertaan aktif di Kabupaten Karawang ini bisa mencapai minimal 75% terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karawang sesuai data rilisan Ditjen Admindukcapil Kementerian Dalam Negeri. Hal ini guna mempertahankan kemudahan peserta PBPU Pemda langsung aktif pada saat didaftarkan. Semoga seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Karawang dapat mengoptimalkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” lanjut Arief.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, menyampaikan bahwa pencapaian UHC ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Karawang melalui jaminan kesehatan yang pasti Program JKN.
“Mari bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tutur Acep.
Acep menuturkan bahwa semoga dengan adanya deklarasi UHC ini dapat menggerakkan seluruh stakeholder untuk memberikan pelayanan yang tulus dan lebih baik kepada masyarakat.
“Kami berharap dengan tercapainya UHC ini dibarengi dengan peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Karawang. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang nyaman bagi peserta JKN,” lanjut Acep.
Acep pun berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat terus meningkatkan keaktifan peserta JKN di Kabupaten Karawang serta mempertahankan capaian UHC kedepannya.
Sebagai informasi, untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Cabang Karawang telah bekerja sama dengan 50 Puskesmas, 115 Klinik Pratama, 1 Klinik TNI, dan 1 klinik Polri, 3 DPP. Sementara itu untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL), BPJS Kesehatan Cabang Karawang telah bekerja sama dengan 26 Rumah Sakit, 3 Klinik Utama, 8 Apotek, serta 7 Optik.
Sementara itu, dalam rangka memberi kemudahan kepada peserta JKN, BPJS Kesehatan juga terus memberikan inovasi kemudahan dalam mengakses layanan Program JKN. Beberapa kemudahan pelayanan diantaranya yaitu, Pandawa (Pelayanan Administrasi melalui WA), Liaison Officer Care Center 165, Senada (Sentralisasi Edukasi dan Penanganan Pengaduan), Selaras (Sentra Layanan Administrasi Kepesertaan), Jelita (Jenis Layanan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta). Fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan kini sudah memiliki Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS). Dengan demikian, peserta JKN secara langsung dapat mengakses informasi-informasi seputar pelayanan pada fasilitas kesehatan tersebut.(rls/fj)
