Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat fraksi Golkar Hj.Sri Rahayu Agustina, menyerap aspirasi masyarakat dengan menggelar reses, pada hari, Kamis, (12/11/23), di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel.
Mak Sri sapaan akrabnya, mengatakan, kegiatan reses ini dilakukan melalui silaturahmi dengan masyarakat.
“Selain menyerap aspirasi, kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi dengan masyarakat di daerah pemilihan, jadi kegiatan ini merupakan kewajiban bagi semua anggota DPRD Kabupaten, Provinsi maupun RI,” ungkapnya.
Dalam reses ini, Mak Sri mendapat beberapa aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat, diantaranya perbaikan jalan dan bantuan alat atau modal bagi pelaku usaha UMKM.
Selain peningkatan sarana fisik dan pembangunan insfratruktur, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi juga harus diperhatikan.
“Sangat perlu ditiap desa pengembangan usaha UMKM sesuai dengan potensi yang ada disetiap Desa,” kata Legislator Golkar tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk membantu usaha kecil dan mikro agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.
“Masalah yang ada di hampir seluruh desa adalah kaitan dengan banyaknya mereka memiliki usaha. Tetapi mereka bingung bagaimana mereka untuk meminta bantuan Nah, kita berikan pencerahan bahwa Kabupaten Karawang ini,” ujarnya.
Adapun salah satu program yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan modal kecil mikro kepada pelaku usaha UMKM. Bantuan ini dapat berupa modal usaha, pelatihan, serta pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas usaha. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang berperan aktif lagi dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan ini.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro, seperti bank syariah, untuk memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Kehadiran lembaga keuangan mikro ini memberikan solusi bagi mereka yang kesulitan memperoleh akses keuangan dari bank konvensional.
Selain bantuan modal, pemerintah juga memberikan perhatian dalam meningkatkan infrastruktur pendukung untuk usaha UMKM. Ini termasuk pembangunan pusat-pusat perdagangan atau pusat- pusat mitra usaha yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana penunjang, seperti Alat kemasan, mesin-mesin penggiling daging, dan akses penunjang yang memadai.
Melalui program pemberdayaan usaha melalui UMKM, diharapkan para pelaku usaha UMKM di daerah Klari dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan.
Kendati demikian, Pihaknya berharap masyarakat agar tidak terjerat dengan bank emok, karena hampir tiap pelosok masyarakat yang ingin meminjam modal untuk berjualan kebingungan sehingga harus terpaksa meminjam ke bank emok.
“Ketika 2 tahun covid ini banyak masyarakat yang terjerat oleh bang emok, Masyarakat yang meminjam bang emok ada hari harinya, Selasa, rabu Kamis hingga Jumat namanya sarboah “, ujar Mak Sri.
Dalam menyusun program ini, tentu saja terdapat berbagai isu etika yang perlu dipertimbangkan. Pada dasarnya, pemberdayaan usaha harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pemberian bantuan dan dukungan harus berdasarkan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berkembang.
“Jadi pemberdayaan juga harus memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan sehingga usaha UMKM dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.(red/fj)
