Karawang – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Hj Sri Rahayu Agustina,SH kritisi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeda) Jawa Barat karena program pembangunan yang didanai Pemprov Jabar banyak yang tertunda pengerjaannya.
“Kami kecewa. Banyak program pembangunan yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya menjadi terkatung-katung,” kata Sri.
Program pembangunan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi itu di antaranya pembangunan jembatan Walahar, pembangunan Alun-alun Karawang, dan pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.
Padahal, lanjut Sri, program pembangunan tersebut bersifat sangat strategis. Bahkan, pembangunan IGD RSUD Karawang sudah dikerjakan sekira 35℅ dan Alun-alun Karawang sekira 15℅.
Sri mengaku kesal karena pihak Pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan IGD RSUD Karawang. Sementara untuk pembangunan jembatan Walahar dan Alun-alun anggarannya ada, kendati tertunda cukup lama.
Selain kepada Bapeda Provinsi, kekecewaan Sri dilontarkan ke Bapeda Karawang. Sebab, pihak Bapeda Karawang tidak merespon usulan pembangunan dari para anggota DPRD Jawa Barat.
“Tahun ini tak satupun dana aspirasi DPRD Jabar yang masuk ke Karawang. Masalahnya, pihak Bapeda tidak merespon hal itu,” kata Sri.
Kemarahan serupa dikatakan Pelaksana tugas Direktur RSUD Karawang, dr Fitra Hergyana. Dia marah karena pembanguan IGD menjadi mangkrak akibat pihak Pemprov tidak menyiapkan dananya.
Padahal, lanjut dia, sejumlah alat kesehatan dari Pemerintah Pusat sudah tiba di Karawang. “Mau ditempatkan di mana coba. Gedungnya belum jadi tahun ini,” pungkasnya.(red)