Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Dalam rangka satu tahun menuju Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, deklarasi Pemilu damai dan berintegritas, Selasa (14/2/2023).
“Hari ini, Selasa 14 Februari 2023 adalah momentum satu tahun menuju Pemilu 2024. Pada momentum ini, ditegaskan kalau kami sudah siap mengawasi Pemilu,” kata Kordiv P2HM Bawaslu Karawang, Suryana Hadi Wijaya.
Pada momentum satu tahun menuju Pemilu, Bawaslu Karawang mengajak masyarakat agar ikut serta dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024.
“Kami juga telah meluncurkan komunitas digital pengawasan partisipatif ‘jarimu awasi pemilu’. Tujuannya ialah sebagai sarana untuk masyarakat umum bisa ikut mengawasi di semua tempat yang dapat digunakan dimanapun selagi memegang handphone,” katanya.
“Kami harus mengawasi sekitar 2 juta pendududk Karawang dengan tensi politik yang luar biasa. Kemajemukan masyarakat Karawang di antaranya menjadi salah satu indikasi kerawanan Pemilu,” tambahnya.
Pada Pemilu 2024 ini, kata Suryana, Bawaslu akan mengedepankan pencegahan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024, meski ada fungsi penindakan pelanggaran.
“Sekarang ini tugas dan fungsi Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan, walaupun ada fungsi penindakan pelanggaran pemilu,” jelasnya.
Sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Karawang sampai jajaran ke bawah membuat posko pengaduan mengenai hak pilih. Posko pengaduan tentang hak pilih ini dibentuk karena indeks kerawanan Pemilu (IKP) sebelumnya berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT).
“Dari IKP Pemilu sebelumnya, DPT merupakan permasalahan yang terus-menerus terjadi permasalahan. Di antaranya mengenai hak memilih yang tidak diakomodir oleh penyelenggara,” ujarnya.
Persoalan seputar DPT itu berpotensi terjadi akibat kelalaian dalam proses pemutakhiran data atau pencocokan dan penelitian (coklit). Hal tersebut akan menjadi perhatian Bawaslu Karawang hingga jajaran ke bawah.(aip)
