Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Keberhasilan DPPKB Karawang dalam mensukseskan program KB Pasca Persalinan (KBPP) diapresiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.
Apresiasi itu, diutarakan oleh Perwakilan KSP, Dr. dr. Brian Spriprahastuti dalam forum nasional Pertemuan Koordinasi dan Sharing Best Practice Program KBPP Area Intervensi Jhpiego. Kamis, (12/1/2023) siang.
Tak hanya mendapat apresiasi setinggi langit. DPPKB Karawang juga dijadikan percontohan nasional oleh Kantor Staf Presiden dalam hal Percepatan Peningkatan Akseptor KBPP, untuk kabupaten/kota se-Indonesia.
Diketahui, program KBPP di Kabupaten Karawang berhasil berkat pendampingan dari Lembaga Internasional Jhpiego. Melalui pendampingan itu, Karawang berhasil mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) nomor 18 tahun 2022 tentang KB Pasca Persalinan dan AKI/AKB.
Perbup tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga, Kantor Staf Presiden dan BKKBN mendorong pemerintah daerah mencontoh keberhasilan Kabupaten Karawang.
Kepala DPPKB Karawang Sofiah memaparkan, hadirnya Perbup KBPP membawa dampak yang signifikan. Sebab, berkat kolaborasi dan regulasi yang jelas. Akseptor KBPP di Karawang meningkat pesat. Sejalan dengan itu, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) di Karawang mengalami penurunan.
“Berkat dampingan dari Jhpiego, akseptor MKJP dan KBPP di Karawang meningkat. Dari 10,66 persen di tahun 2021, menjadi 40,60 persen di tahun 2022 kemarin,” kata Sofiah.
Berkat meningkatnya capaian BPP, lanjut Sofiah, angka AKI/AKB di Karawang juga bisa ditekan. Sepanjang tahun 2021 lalu tercatat ada 117 kasus angka kematian ibu di Karawang. Kemudian di tahun 2022 angka kematian ibu turun menjadi 38 kasus. Sementara, untuk angka kematian bayi tahun 2021 mencapai 160 kasus. Pada tahun 2022 turun menjadi 88 kasus.
“Keberhasilan ini adalah berkat kolaborasi antar semua pihak. Kami sampaikan terima kasih kepada Jhpiego yang telah banyak membantu kami selama ini,” ujarnya.
“Tentu di tahun 2023 ini, kami akan melanjutkan program Jhpiego yang sudah berjalan. Agar target akseptor KBPP tahun 2023 bisa tercapai,” tandasnya.
Kata Sofiah, meski kerja sama dengan Jhpiego sudah berakhir. Pihaknya akan tetap melanjutkan program-program percepatan peningkatan capaian akseptor KBPP.
Diantaranya, memfasilitasi pelatihan KBPP untuk bidan dan dokter sebagai upaya meningkatkan SDM yang kompeten. Kemudian, DPPKB Karawang juga akan menggelontorkan anggaran untuk penguatan kapasitas PKB dan PLKB tentang konseling KBPP. Serta, dukungan anggaran untuk pelaporan dan data bagi jejaring bidan koordinator puskesmas dan pengelola data PKBRS.
“Tahun 2023 juga kami akan semakin masif mensosialisasikan program KBPP lewat media sosial dan media massa. Agar masyarakat lebih memahami program strategis ini,” katanya.
Target Akseptor KBPP Karawang untuk tahun 2023 ini cukup tinggi mencapai 42 ribu. Namun, berkat dukungan semua pihak dan adanya regulasi Perbup KBPP. Pihaknya optimis target yang tinggi itu akan tercapai.
“BKKBN memberikan target cukup tinggi, tapi kami optimis target itu akan bisa kita capai di tahun 2023 ini,” pungkasnya. (rls)
