Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Purwakarta – Aksi boikot anggota DPRD Purwakarta terhadap pembahasan APBD-Perubahan Purwakarta mengakibatkan tidak adanya alokasi APBD-Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Hal ini jelas sangat merugikan rakyat.
Merespon situasi tersebut, LSPP mendukung langkah pelaporan anggota DPRD Purwakarta yang terlibat boikot pembahasan APBD-Perubahan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta. Kemudian, menuntut BK DPRD Purwakarta untuk bekerja secara profesional dan menjunjung integritas.
Selain langkah tersebut, dipandang perlu menyampaikan aspirasi kepada struktur partai di tingkat provinsi dan pusat. Sebab, anggota DPRD adalah bagian tidak terpisahkan dari partai.
Maka, penyampaian aspirasi ke struktur partai di tingkat provinsi dan pusat dinilai penting. Tujuannya adalah agar ada atensi dari struktur partai di tingkat provinsi dan pusat, dan dapat memberikan perhatian sekaligus tindakan terhadap sikap politik anggota DPRD dan partai di tingkat Kabupaten Purwakarta dalam kaitannya dengan pemboikotan pembahasan APBD-Perubahan Purwakarta.
Pada akhirnya, fenomena ini sangat mungkin berulang. Termasuk, saat pembahasan APBD Murni 2023 yang fasenya sedang berjalan. Karena itu, LSPP mengajak publik Purwakarta untuk bersama-sama mengawal APBD Purwakarta yang bertalian dengan hajat hidup orang banyak.(Sibuea)
