Soal Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab Karawang Bisa Komunikasi dengan Pemprov dan Pusat

Karawang – Program rumah layak huni Pemkab Karawang perlu merata dan tepat sasaran. Pasalnya, program kepemimpinan Cellica Nurrachadiana sebagai Bupati Karawang tersebut terkadang sulit untuk masyarakat biasa.

“Soal rumah layak huni, kami kira perlu merata. Setiap desa dan kelurahan harus ada yang mendapatkan perbaikan rumah itu. Selama kami turun lapangan, ada saja yang mengadu tidak pernah dapatkan bantuan rulahu,” kata Sri Rahayu Agustina anggota DPRD Jawa Bara, kemarin.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini hobi blusukan ke masyarakat. Sehingga diketahui masalah yang ada di masyarakat bawah. “Saya kan langsung dari masyarakat informasinya. Jadi diketahui langsung,” ujarnya.

Anggaran setiap tahun untuk rulahu cukup signifikan. Ia menyarankan intansi terkait dapat komunikasi dengan APDESI/forum kepala desa dalam menyelesaikan rumah tidak layak huni menjadi layak.

“Kemudian, komunikasi juga dengan provinsi. Kiranya yang tidak ke cover oleh APBD Karawang bisa diusulkan APBD Jawa Barat,” kata dia.
Belum lagi dengan program pusat. Perlu pendataan rapi dan merata agar semuanya kebagian hingga tuntas.

“Tidak ada lagi rumah reot yang ambruk kena angina, hujan dan sebagainya. Kami yakin bisa tuntas. Asalkan kita komunikasi semua pihak,” tandasnya.(red)