Tahun 2022, Harapan Dewan Provinsi Jabar Kepada Pemkab Karawang

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Sri Rahayu Agustina, SH dialog dengan APDESI Karawang

Karawang – Mengawali tahun 2022 ibarat membuka lembaran baru sebuah buku yang masih bersih dan putih. Buku ini kita catat dengan kebaikan dan goresan sejarah masa depan yang penuh cerita kebanggaan. Khususnya untuk Pemkab Karawang dalam hal ini dipimpin dr. Cellica Nurrachadiana dan Aep Syaepulloh selaku bupati dan wakilnya di Kabupaten Karawang.


“Banyak PR yang perlu diselesaikan oleh Teh Celli dan Kang Aep. Tahun 2021 jadikan bahan evaluasi di tahun 2022. Segala permasalahan yang menyangkut masyarakat harus di prioritaskan,” demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Sri Rahayu Agustina, SH. Rabu, (4/1/2022)


Politisi perempuan dari Fraksi Golkar menyebutkan, tidak sedikit pengaduan dari masyarakat masuk kepadanya. Meski Pemkab Karawang membuka layanan pengaduan sana dan sini, tetap saja belum begitu efektif. Buktinya masyarakat selalu mengadukan permasalahan tersebut.

“Berbagai masalah yang manyempaikan pengaduan kepada saya. Kemudian saya tamping masalah tersebut dan dikomunikasikan lagi dengan Pemkab Karawang. Menurut mereka, kalau mengadu langsung ke Pemkab berbelit dan lama respon, hingga mereka mengadukan masalah itu kepada kami,” kata Sri Rahayu, wakil rakyat Dapil Karawang –Purwakarta.

Mak Sri panggilan akrabnya, mencontohkan permasalahan Puskesmas Wanakerta. Itu masalah sejak dulu terjadi hingga berlarut ke tahun 2021. Pemkab Karawang tidak bisa menyelesaikan, atau memang enggan peduli terhadap petugas kesehatan. Ketika massa resesnya di Telukjambe Barat, Mak Sri menerima aduan langsung dari Kepala Puskesmas dengan kondisi bangunan serta tanah sengketa.


Pengaduan itu direspon cepat. Mak Sri mendatangi Dinas Kesehatan agar tahun 2022 Puskesmas Wanakerta ditindak lanjuti masalah tersebut. “Setelah saya komunikasikan, Alhamdulillah Dinas Kesehatan respon di tahun 2022 bakal di perhatikan,” kata Sri lagi.

Belum lagi permasalahan yang lain. Perlindungan anak dan perempuan perlu peran aktif dan cepat respon ketika ada pengaduan, jangan mempersulit masyarakat ketika ada masalah dilapangan. Pasalnya, Mak Sri selalu menerima pengaduan masyarakat yang terjadi kekerasan pada perempuan.

“Harapan saya, Pemkab Karawang lebih cepat respon ketika ada masalah masyarakat di lapangan. Jangan menunggu viral dulu, baru ditangani. Masyarakat perlu perlindungan dari pemerintah,” pungkasnya.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bank bjb Tawarkan Peluang Investasi Melalui Surat Berharga Perpetual dengan Kupon yang Tinggi

JAKARTA – Dalam dunia investasi, terdapat berbagai peluang menarik untuk ...