Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Selain mahasiswa PMII yang mempertanyakan pembentukan dewan pakar DPRD Karawang, kini giliran Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(DPC GMNI) Karawang mempertanyakan hal sama.
Menurut mereka, dewan pakar tidak mempertimbangkan aspek permasalah di Karawang yang lebih penting. Dimasa pandemi yang tak jelas kapan akan hilangnya, harusnya DPRD paham akan kondisi seperti tersebut dan benar benar bijak dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah yang sedang defisit.
“Saya menganggap DRPD hari ini gagal paham dalam pengalokasian anggaran yang bijak dimasa pandemi ini. Banyak sektor yang sebenarnya lebih penting untuk saat ini diperhatikan salah satunya permasalahan kemiskinan ekstrim di Karawang yang masih menjadi permasalahan,” ujar Arief Kurniawan Ketua DPC GMNI Karawang melalui rilisnya yang diterima redaksi media. Rabu (30/12/2021).
Kata dia, permasalahan kemiskinan ekstrim juga tidak akan cepat selesai dengan pembagian BLT, GMNI Karawang menganggap harus ada program yang lebih kongrit dalam mengatasi kemiskinan ekstrim dari pembukaan UKM oleh masyarakat yang di benar benar si support oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah Karawang membagikan BLT untuk masyarakat yang masuk kategori dibawah rata-rata dengan menyuntikan BLT untuk upaya kita apresiasi. Tapi bukan kah lebih bagus kalau pemda membuat program ekonomi kreatif yang benar benar di support oleh pemda. Selain masyarakat mendapatkan penghasilan tapi juga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan,”jelasnya.
Arief menyimpulkan kan pembentukan dewan pakar dan nama yang dimunculkan penuh sarat kepentingan para politisi. Dimana nama yang muncul dengan latar belakang keilmuan dan bidang ditempati itu tidak sesuai kompetensi. Dengan ini GMNI Karawang menuntut DPRD Karawang untuk membatalkan, pembentukan dewan pakar.
“Karena kita liat pembentukan dewan pakar ini banyak kepentingan yang masuk dan intinya ada penggunaan dana APBD yang tidak penting maka kami harap DPRD Karawang membatalkan pembentukan dewan pakar DPRD Karawang. Dan dalam upaya itu awal tahun nanti kami akan menggelar aksi,” tandasnya.(rls)
