Karawang – Badan Pusat Statistik (BPS) mendata Kabupaten Karawang masuk lima besar di Jawa Barat tentang kemiskinan ekstrim.
Namun, data dari BPS akan dikroscek kembali oleh Bupati Karawang dengan rapat bersama kepala desa di Karawang.
“Ada data dari BPS yang menyebut 25 desa yang terindikasi sebagian warganya memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrim,” kata Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.
Bupati bakal melakukan rapat dengan para kepala desa yang masuk dalam data BPS yang warganya masuk dalam tingkat kemiskinan ekstrim.
“Aku pengen tau dulu data BPS ini benar apa tidak? Yang konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrim,” katanya.
Indikator kemiskinan ekstrim itu dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal dan lainnya. Pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrim ini harus dibereskan.
“Sebenarnya program-program kesejahteraan sosial ini banyak, tapi masalahnya tepat atau tidak programnya, siapa tau warga tidak dapat program BLT, BPNT dan lainnya,” ucap bupati.
Kata Cellica, data itu tidak konkret atau tidak tepat sasaran. Dan itu yang akan jadi bahasan dalam rapat dengan para kepala desa.
“Jadi jika harus dibantu, yang pasti kita bantu. Seperti jika warga tidak mendapat program kesejahteraan sosial, tapi tidak tepat sasaran makan kita reposisi anggarannya,” katanya.
Dijelaskan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BPNT, BLT, bantuan beras, PKH dan sebagainya. “Intinya kita bakal validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang sehat,” tandasnya.(red)