Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang -Sebagai upaya memgoptimalkan kajian dalam menyusun regulasi, Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Petrogas Persada DPRD Kabupaten Karawang melalukan kunjungan ke PT Migas Hulu Jabar ONWJ, Selasa (24/8/2021).
Kehadiran sembilan Anggota Pansus Petrogas disambut langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Migas Hulu Jabat, Bigen Troys dan Dirut PT Migas Hulu Jabar ONWJ, Ryan Alfian Noor beserta jajaran di Hotel Grand Tebu, Bandung.
Ketua Pansus Petrogas DPRD Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, para legislator kini tengah melakukan kajian dalam pembahasan dan penyusunan Raperda status badan hukum Petrogas Persada yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Pangkal Perjuangan. Maka diperlukan berbagai referensi dari pihak-pihak terkait lainnya, agar penyusunan perda dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Karawang.
“Raperda ini penyesuaian dari PP 54 tabun 2017 tentang BUMD, dimana status badan hukum BUMD hanya boleh Perumda atau Perseroda (Persero Daerah),” ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Derus sapaan akrab Dedi Rustandi, bukan hanya soal menentukan status badan hukum saja yang harus dikaji, tapi juga bisnis plan, potensi lapangan hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap kedepan Petrogas ini punya program bisnis seperti Jaringan Gas dan lainnya. Tentunya bisnis plan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Karawang. Maka kami lakukan diskusi dengan ONWJ untuk mengetahui sebesar apa potensi dan peluang yang dimiliki, sehingga ke depan dapat dioptimalkan,” paparnya.
Sementara, Dirut PT Migas Hulu Jabar ONWJ, Ryan Alfian Noor mengatakan, saat ini Petrogas Persada Kabupaten Karawang memiliki 8,24 persen saham di ONWJ. Dari saham ini telah menghasilkan Partisipasi Interest (PI) sebanyak Rp.35 miliar.
“Saham Perseroda minimal lebih dari 50 persen kepemilikan saham harus dipegang Pemerintah Daerah. ONWJ sendiri saat ini ada enam pemilik saham yaitu 62,13 persen PT Migas Hulu Jabar, 20,29 persen PT Jakarta Propertindo, 1,7 persen PT Bina Bangun Wibawa Mukti, 8,24 persen PD Petrogas Persada Karawang, 2,93 persen PT Subang Sejahtera dan 4,71 persen PD Bumi Wiralodra Indramayu,” pungkasnya.(red)
