Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Maraknya berita viral soal diberlakukannya Ganjil Genap yang diberlakukan di Kabupaten Karawang yakni Jalan Tuparev dan Kertabumi direspon banyak pihak. Termasuk Pengamat , H.Mahar Kurnia. Pihaknya mengaku heran atas kebijakan tersebut.
“Kok bisa-bisanya Pemkab melalukan kebijakan tanpa dilakukan kajian,” katanya.
Ia mengatakan, Diskominfo langsung merilis berita. Namun tak sejalan dengan Kasatlantas yang saat dikonfirmasi masih dalam pertimbangan dan rapat dan tak lama Kadishub melakukan siaran persnya bahwa ini kebijakan tidak akan diberlakukan karena beragam masukan.
“Ini jelas terbukti bahwa lagi-lagi pemkab mencari-cari persoalan baru tanpa menyelesaikan PR-PR lama. Dan menyelesaikannya sebut saja Dishub lah,” ungkapnya.
Kata dia, Dishub belum terlihat upaya penertiban maksimal bus-bus yang parkir disembarang tempat. Ijin-ijin trayek jemputan plat hitam yang masih berkeliaran dikawasan industri dan mobil -mobil jemputan yang notabene mobil Parawisata belum lagi mobil-mobil jemputan itu tidak memiliki Pool dan titik jemput karyawan yang tertib.
“Sehingga operasionalnya seringkali mengganggu pengguna jalan lain dan menjadi penyebab kemacetan. PR ini yang seharusnya diselesaikan dulu oleh dinas perhubungan,” ujarnya.
Angkutan-angkutan umum yang sudah tidak layak jalan harusnya diberikan sangsi tegas dan sudah waktunya masuk kandang,karena tidak layak jalan.
“Ini bisa membahayakan baik pengguna jalan lain ,ataupun pengguna armada tak layak tersebut ,jangan hanya disiasati cukup layak pandang,” kata Mahar.
Rencana pemberlakuan Ganjil Genap itu produk Jakarta jangan latah dan copy paste seakan tidak ada inovasi dan terobosan program untuk menjadikan Karawang yang lebih baik ,dari program kerja kedinasan tersebut .
Mahar berencana akan segera melayankan “surat cinta” ke Dinas Perhubungan bersama Kapri Timwork ,tim kerja yang dia bentuk dari beragam unsur dan elemen masyarakat untuk memberikan saran dan masukan kepada Dinas Perhubungan
“Agar PR-PR Dinas perhubungan yang harus menjadi skala prioritas menjadi target utama yang diselesaikan dalam penyusunan rencana kerja anggaran. Sehingga tidak menjalar kemana-mana dulu seperti adanya rencana jalur sepeda,” tambahnya.
Sementara jalur pasar Johar masih menjadi kemacetan yang tanpa solusi serta pendataan bus-bus dari perusahaan organda dari luar yang seharusnya Dinas perhubungan membuat skema penyelesaian yang kondusif dan arah kebijakan yang benar-benar bertujuan untuk memajukan Karawang dari program-program yang inovatif.
“Bukan sekedar copypaste dan istilah milik orang daerah lain ,seakan minim gagasan dan terobosan. Disitulah fungsi peran serta masyarakat. Dalam hal memberikan masukan dan dukungan agar pemerintah daerah sinergi dan membuat perencanaan yang terukur. Terencana dan terealisasi,” tandasnya.(red)
