Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang akan menerapkan sanksi tegas bagi semua pihak yang melanggar maupun yang tidak mematuhi kebijakan pemberlakuan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli hingga 20 juli 2021.
Untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar PPKM darurat, Polres Karawang bekerjasama Kejaksaan Negeri Karawang akan melaksanakan sidang ditempat secara mobile atau berpindah lokasi, untuk hari pertama sidang ditempat ini berlokasi di bundaran Mega Mal Karawang.
Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengungkapkan Polres Karawang mendukung kebijakan Pemkab Karawang untuk melaksanakan PPKM darurat berupa penertiban masyarakat dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Perda no. 5 tahun 2021 Provinsi Jawa barat, terkait PPKM darurat.
“Dimasa PPKM darurat ini kami akan menindak masyarakat maupun para pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dan tidak mematuhi kebijakan PPKM darurat, teknisnya kami akan menyita data diri pribadi berupa KTP dan SIM kemudian akan kami undang untuk melakukan sidang ditempat,” kata Oliestha. Selasa, 6 Juli 2021.
Dijelaskannya, sidang ditempat ini dilaksanakan seminggu dua kali yaitu hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10.00 sampai pukul 14.00 WIB, sementara untuk lokasi, sidang ditempat secara mobile atau berpindah pindah lokasi, dengan arahan nantinya lokasi sidang akan diberitahukan selanjutnya.
Oliestha menegaskan untuk ancaman sanksi bagi para pelanggar protokel kesehatan di masa PPKM darurat yakni sesuai perda No 5 tahun 2021 Provinsi Jawa Barat, pasal 34 junto pasal 21 huruf i ayat 1 dan 2 yaitu berupa denda dan kurungan, untuk denda minimal Rp.5.000.000, dan kurungan maksimal 3 bulan kurungan, namun keputusan berada ditangan hakim sesuai dengan keyakinan hakim.
Dia membeberkan, hingga hari ini pelanggaran terbanyak dari masyarakat yaitu tidak menggunakan masker, dari para pelaku usaha kebanyakan tidak menyiapkan sarana tempat cuci tangan, khususnya rumah makan masih banyak yang masih melaksanakan dine in atau makan ditempat.
“Khusus sektor industri apabila ada yang melanggar PPKM darurat, selain menerapkan sanksi sesuai perda, kami akan menerapkan pasal pidana undang undang wabah dan karantina wilayah,” pungkasnya.(cr1)
