Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati banyak mengeluhkan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terlalu banyak namun hasilnya tidak ada. Hal itu jelas akan membuat anggaran APBD dibagi-bagi sedemikian kecil sehingga hasilnya menjadi tak maksimal.
Padahal menurutnya, jika Pemda fokus hanya pada program prioritas, maka hasil pembangunan akan lebih efektif mengingat sepertiga dana dalam APBN disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
“Daerah kebanyakan program, Pak Presiden mengharapkan supaya terjadi simplifikasi dan lebih fokus, karena kalau tidak uangnya diecer-ecer sehingga program kecil-kecil dan tidak ada hasilnya,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, kemarin.
Sri Mulyani merinci, pada tahun 2021 Pemda memiliki 29.623 program. Kegiatannya bahkan lebih banyak, mencapai 263.135. “Sehingga memang hasilnya kayak enggak ada karena untuk berbagai kegiatan saja,” ucap Sri.
Sementara itu, efektifitas belanja negara sangat tergantung kepada daerah sejak desentralisasi fiskal berlaku. Berkat desentralisasi fiskal, TKDD mencapai Rp 790 triliun, bahkan besarannya sempat menyentuh di atas Rp 800 triliun pada tahun 2019.
Sri Mulyani bilang, sebanyak 45 persen dari penerimaan negara disalurkan menjadi TKDD. Desentralisasi fiskal membuat setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk membangun sehingga indeks pemerataan antardaerah menjadi lebih baik pada angka 0,55 dari sebelumnya pada level 0,72.
“TKDD ini porsinya 28-30 persen dari total belanja negara, jadi porsinya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu dampak maupun pemanfaatan TKDD menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, berarti 1/3 APBN kita tidak bisa ditrack efektifitasnya,” tandas Sri Mulyani. (ist)
