Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Kabupaten Karawang rentan terhadap penyakit sosial masyarakat terutama peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba karena masyarakatnya yang heterogen dan bergaya hidup metropolitan. Karenanya semua pihak harus bersinergi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut.
Hal itu dikemukakan Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., saat membacakan sambutan Plh. Bupati Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri M.Si dalam acara Konsolidisasi Kota Tanggap Ancaman Pada Sektor Kelembagaan bertajuk “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pemerintahan Tahun 2021” yang berlangsung di Hotel Swiss Bell Inn Karawang, Kamis (18/2/2021).
Asep Aang juga mengatakan, peredaran barang haram tersebut di masyarakat menggunakan berbagai modus baru. Karena itu seluruh lapisan masyarakat agar turut membantu Badan Nasional Narkotika (BNN) untuk memberantas peredaran gelap narkotika tersebut.
“Bantuan bisa dalam bentuk informasi yang aktual, faktual dan akurat apabila menemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan masalah narkoba ini tanggung jawab bersama dan harus terintegrasi, baik pemerintah daerah, BNN, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan institusi terkait lainnya.
“Lingkungan masyarakat, kampus, sekolah, kelompok generasi muda harus mendapat perhatian khusus karena bisa menjadi tempat-tempat peredaran narkoba,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, pernyataan senada juga dikemukakan Kepala BNNK Karawang, Dea Rinofha SH, MH agar pemberantasan narkoba harus dilakukan secara sinergis.
“Pendistribusiannya kini 80% melalui jalur laut. Karema itu, kawasan perairan di Karawang harus diwaspadai dan dijaga ketat oleh seluruh pihak,” ungkap Dea.
Kegiatan konsolidasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, BNNK Karawang dengan peserta perwakilan dari sejumlah OPD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan berlangsung aman dan lancar. (red)
