Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang diharapkan bisa optimalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, di masa pandemi Covid-19 di Karawang ini terus meningkat setiap hari. Sebab itu, bisa mencarikan solusi alternatif dalam kegiatan belajar mengajar siswa bila mengalami kendala dalam PJJ.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, Selasa (4/11/2020).
“PJJ yang dilakukan baik secara daring maupun luring tentunya tidak akan seefektif pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu Disdikpora harus terus menyiapkan solusi alternatif agar poin penting dalam proses pembelajaran tidak terganggu meski dilakukan dengan PJJ,” ujar.
PJJ tidak efektif, jelas Asep Ibe, sapaan akrab Asep Syaripudin, karena sesuai hasil kajian yang telah dilakukan Disdikpora, tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh khususnya yang digelar secara daring. Keadaan ini tidak terlepas dari adaya berbagai kendala mulai siswa tidak memiliki hp android, tidak memiliki kuota, hingga gangguan masalah sinyal.
“Untuk saat ini proses pembelajaran tatap muka juga belum bisa dilaksanakan di Karawang. Pasalnya penyebaran covid-19 terus terjadi dan kini jumlah orang yang terkonfirmasi positif telah melebihi angka seribu,” ucapnya.
Solusi alternatif yang bisa dilakukan, jelas Asep Ibe, misalnya Disdikpora bisa menerapkan inovasi PJJ via radio yang saat ini telah berjalan di Korwilcambidik Ciampel, untuk diberlakukan di semua kecamatan yang ada di Karawang.
“Jika memang hasil dari PJJ via radio bagus, kenapa tidak coba dikembangkan saja untuk dikombinasikan dengan PJJ daring dan luring di semua kecamatan. Apalagi PJJ via radio ini tidak akan membebankan orang tua karena tidak memakai kuota dan tidak perlu hp android, yang penting bisa mengakses radio saja. Terlebih lembaga radio yang bekerjasama juga dikelola oleh Pemkab Karawang melalui Diskominfo,” jelasnya.
Selain PJJ via radio, Asep Ibe menambahkan, Disdikpora atau Pemkab Karawang juga bisa meniru langkah yang dilakukan pemerintah pusat. Yaitu memberikan subsidi kuota khsusunya kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Jadi Ini sifatnya menambal kekurangan dari bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Karawang bisa melakukan hal itu tentunya dengan melakukan perencanaan dan penganggaran. Apalagi proses PJJ ini kemungkinan masih akan berlanjut di tahun depan. Solusi juga tentunya jangan hanya terbatas pada kuota, tapi harus menyentuh fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan sinyal dan lainnya,” pungkasnya.(cr1)
