Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan Kabupaten Karawang, Roni Rubiat Machri mengatakan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 membutuhkan alat pelindung diri (APD) untuk pengawasnya dilapangan agar tidak terpapar Covid-19.
“Bawaslu Karawang awalnya sudah konsultasi dengan mengajukan anggaran untuk kebutuhan alat pelindung diri,” kata Roni, Rabu (10/6/2020).
Pihaknya sudah mendata untuk kebutuhan APD bagi pengawas dilapangan . Adapun APD yang dibutuhkan seperti masker, hand sanitizer serta faceshield (pelindung muka).
Roni mengatakan, Bawaslu Karawang sekarang sedang mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp 700 juta.
“Namun dari hitungan kebutuhan APD buat anggota Bawaslu baik Panwascam maupul PPL kurang mencukupi, tapi diupayakan untuk penambahan anggaran dari APBN Pusat,” kata Roni.
Kata dia, nilai itu masih kurangnya anggaran dilihat dari tahapan,kinerja dan kondisi di lapangan masih kurang dan perlu diperbaiki lagi.
“Tadi juga ketua Bawaslu hearing dengan pemda apakah APD ini bisa di fasilitasi oleh pemda berbentuk barang langsung atau masuk keanggaran langsung ,dan ini masih alot,” ujarnya.
Lanjutnya, apa khusus APD di fasilitasi oleh Pusat , seperti KPU mengajukan anggaran langsung dari pusat sebesar Rp 500 M. Itu dari pusat dan kondisi seperti apa, dan banyak didaerah yang lain soal APD masih simpang siur.
“Apa mau di masukan ke anggaran APBD maupun APBN , kalaupun di paksakan di masukin anggaran ke APBD , dan itu sangat minim sekali,” lanjutnya.
Roni berharap menimal harus ada sport dari Pemerintah Pusat, terkait anggaran adapun soal regulasi sendiri, kondisi kita di lapangan dengan pendemi ini seperti apa dan itu harus di regulasi dari PKPU dan Bawaslu Nasional harus tegas dan pasti.
Seperti penanganan pelanggaran harus ada permintaan klarifikasi harus berhadapan langsung,apa harus dengan online karena keabsahannya seperti apa ,dan regulasinya.
“Kita melaksanakan tugas dan pengawasan endingnya dipermaslahan secara hukum,” tandasnya.(cim)
