Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat banyak permasalahan. Dari pemotongan hingga tidak merata pembagian membuat masyarakat teriak.
Oleh sebab itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hj Sri Rahayu Agustina mengharapkan ada evaluasi terhadap pemerintahan desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku kepanjangan tangan dari Bupati Karawang.
“Jika benar demikian, maka bu Cellica Bupati Karawang, agar segera melakukan peneguran terhadap pihak Desa yang telah melakukan pemotongan dana BLT,” katanya kepada media, Kamis (28/5/2020)
Sri menjelaskan, BLT yang di terima oleh masyarakat harus utuh tidak boleh ada pemotongan apapun.
“Bagaimanapun BLT harus utuh di terima oleh orang yang sudah terdata, baik dari Kementerian maupun tingkat daerah. Dan kalau di potong itu sudah jelas melanggar aturan yang ada,” terangnya.
Ia menambagkan, kecamatan selaku tim monitoring pembagian BLT harus kerja keras memantau jalanya pembagian BLT di tingkat Desa, bahkan kalau saja ada desa yang melakukan pemotongan itu mesti di laporkan.
“Harus di laporkan kalau pemotongan terjadi, dan tim monitoring pun jangan diam saja, apapun alasanya tetap harus di laporkan,” pungkasnya.(cim)
