Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG– Komisi II DPRD Karawang meminta Pemkab Karawang segara mengisi kekosongan kursi direksi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) LKM Karawang (BUMD) yang sampai saat ini belum juga diisi setelah direksi sebelumnya habis masa jabatan. Dampaknya, rapat umum pemegang saham (RUPS) belum kunjung bisa dilakukan.
Padahal sejumlah persoalan kini tengah membelit PT LKM Karawang salah satunya soal macetnya pembayaran tagihan nasabah yang kata Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi angkanya tembus Rp 5,2 miliar.
Lebih lanjut lagi, kata Dedi, mayoritas nasabah PT LKM yang macet membayarkan cicilan pembayaran ternyata para ASN.
“Semoga yang kita pertanyaan sampai kepada pemerintah untuk segera ditundaklanjuti,” kata Dedi.
“Rata-rata yang banyak mi jam itu ternyata ASN dengan besaran yang variatif,” katanya.
Saham PT LKM Karawang tercatat dimiliki oleh Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat. Saat ini Pemprov Jawa Barat mendorong agar Pemkab Karawang segera mengklirkan kekosongan direksi agar RUPS dapat segera digelar.
” Pemprov saat ini sudah mendorong terus. Saya harap pemkab segera memberikan, dan program-program ya bisa segera teralisasi,” tukas dia.
Sebagaimana diketahui, PT LKM Karawang yang sebelumnya dijalankan di bawah kepemimpinan Wawan Setiawan ini melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/KR.2/2018 tanggal 31 Januari 2018 oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan. izin usaha dengan cakupan usaha di Kabupaten Karawang.
PT LKM Karawang merupakan perusahaan yang dibentuk sebagai kelanjutan dari Perusahaan Daerah Prekreditan Kecamatan (PDPK) Kabupaten Karawang. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuagan Mikro. Pemegang saham PT LKM Karawang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,57% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar 61,43%. (cim)
