Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Tak hanya soal sampah, infrastrutur, pendidikan dan kesehatan, pemandangan carut-marut seperti Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan, Pengemis, bahkan Waria dan Wanita Tuna Susila (WTS), selalu mewarnai wajah perkotaan di Kota Industri ini.
Ironisnya, pemandangan carut marut itu dipertontonkan di dekat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Diantaranya, di lampu-lampu merah hingga sepanjang Jalan Ahmad Yani, beragam kegiatan pun dilakukan, seperti mengamen, mengemis, sampai menjajakan diri.
Maka tak jarang pemandangan Waria dan WTS yang melambaikan tangan mengganggu pengguna jalan, kemudian Anjal yang sedang asyik menghirup lem, hingga perkelahian berebut teritorial ala gangster Punk Jalanan, seolah menjadi lumrah layaknya sebuah hiburan yang disuguhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada masyarakat atau pengguna jalan setiap harinya.
Untuk menangani persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut, memang perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Namun, selama lima tahun kepemimpinan Bupati dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, belum ada program kebijakan yang digagas dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan PMKS.
Sehingga hal ini, membuat Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH. turut angkat bicara, menurutnya, bagaimana persoalan tersebut bisa teratasi jika nyatanya pemerintahan sekarang dinilainya tidak visioner dan tidak memiliki terobosan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Kabupaten Karawang.
“Permasalahan pengangguran, sampah dimana-mana, permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya, seolah dibiarkan begitu saja. Bahkan, setiap tahun permasalahan-permasalahan tersebut selalu menjadi masalah yang tidak pernah ada solusi,” ujar Asep Kuncir (Askun) sapaan akrabnya, kepada Fakta Jabar, Selasa (10/3).
Askun menambahkan, sangat memprihatinkan sekali melihat Kabupaten Karawang selain penuh dengan sampah juga padat dengan anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Seharusnya ada solusi yang diberikan, seperti mencontoh Kota/Kabupaten lain dengan adanya Rumah Singgah misalnya, maka tidak hanya sekedar razia dan pendataan, tetapi PMKS tersebut dapat direhabilitasi atau dibina dengan keterampilan, agar tidak kembali turun ke jalanan.
“Ini bukti bahwa Bupati Cantik tidak mampu mempercantik Kota-nya. Justeru malah amburadul, jorok dan tidak tertib,” pungkasnya. (lil)
