Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Program Disdukcatpil yang dikerjasamakan dengan Kantor Pos untuk pengantaran dokumen kependudukan dipertanyakan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang. Hal itu disampaikan langsung saat Para Wakil Rakyat mengunjungi Kantor Disdukcapil belum lama ini.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani, ST. MH mengatakan, pihaknya berkunjung ke Kantor Disdukcapil dalam rangka membahas dan mempertanyakan beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan. Salah satunya ialah mengenai program yang bekerjasama dengan Kantor Pos. “Salah satunya kaitan dengan anggaran Rp. 900 Juta, yang program kerjasamanya dengan Kantor Pos,” ujarnya, Kamis (27/2).
Indri menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan ke Kantor Pos untuk menyesuaikan data yang diberikan dari Disdukcatpil. Pasalnya, anggaran tersebut tidak akan terserap semua sampai pada akhir tahun 2020 nanti, terlebih sampai bulan ini saja sudah ada beberapa yang terealisasi. “Sepertinya tidak akan terserap semua. Nanti kita akan cek ke Kantor Pos, sesuai tidak datanya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan mengatakan, program tersebut diadakan berdasarkan Permen Pan RB No. 19/2016 tentang pedoman kompetisi inovasi pelayanan publik dan Permendagri No. 19/2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan Adminduk. “Berdasarkan peraturan itu, Pemerintah Daerah diharuskan untuk membuat inovasi pelayanan untuk masyarakat,” paparnya.
Masih Yudi menambahkan, untuk anggaran Rp. 900 Juta berdasarkan perhitungan 469 dokumen dikali 20 hari dikali 12 bulan dan dikali Rp. 8 Ribu untuk harga ongkos pengiriman melalui kantor pos. “Jadi setiap hari itu diestimasikan 469 dokumen dari 30 kecamatan dikali Rp. 8 ribu,” terangnya.
Sambung masih Yudi menambahkan, teknis pembayaran kepada Kantor Pos sendiri dihitung sesuai dengan jumlah dokumen yang diantar oleh Kantor Pos. Dalam enam bulan akan dilakukan evaluasi, jika memang berdasarkan evaluasi anggaran tersebut tidak akan terserap maka akan direposisi untuk kegiatan lain. “Bulan Januari ada 411 dokumen yang diantar. Itu yang dibayar oleh Kami, sekitar tiga juta sekian,” pungkasnya. (lil)
