Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Jajang Sulaiman: “Jangan Sampai Bermain-main Dengan Anggaran Pemerintah!”
KARAWANG – Polemik adanya perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Bimbingan Belajar (Bimbel), kabarnya gagal menggelar kegiatan uji coba (Try Out) Siswa SMP secara serentak di Kabupaten Karawang, pada Hari Senin (3/2). Sehingga kejadian itu sontak mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karawang, Jajang Sulaiman.
Ia menilai Perusahaan Bimbel rekanan Dinas Pendidikan (Disdik) terkesan tidak kredibel dan profesional, padahal kegiatan Try Out itu dikabarkan sudah mematok harga Rp. 18 ribu persiswa, dengan jumlah sebanyak 32 ribu siswa, sehingga jika ditotalkan senilai Rp. 576 Juta. Bahkan, dananya diambil dari Dana Biaya Operasional Sekolah (Dana BOS).
“Seharusnya Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan dapat mengalokasikan anggaran tersendiri untuk melaksanakan Try Out bagi Siswa, apalagi jangan sampai membebankan Siswa. Jika memang memperhatikan dunia pendidikan, maka perbaikilah masalah tersebut,” ujar Jajang kepada Fakta Jabar, Selasa (4/1).
Jajang menambahkan, tentu menjadi sebuah kerugian jika Rp. 576 Juta itu sudah dibayarkan, tetapi jika belum dibayarkan tentu menjadi resiko pihak Bimbel rekanan Disdik. Dengan demikian, sangat disesalkan ihwal gagal digelarnya Try Out bagi Siwa SMP di Kabupaten Karawang, terlebih lantaran kerusakan server Bimbel rekanan Disdik tersebut.
“Diperhatikan dulu, itu Bimbel layak atau tidak, kredibel atau tidak, jangan sampai tidak teliti memilih rekanan, cari referensi yang lain kan banyak,” jelasnya.
Masih Jajang menambahkan, secepatnya ia akan berkordinasi dengan Anggota Fraksi PKB yang berada di Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang untuk menanyakan kaitan dengan persoalan Pendidikan tersebut. Sebab, mekanisme untuk menggelar Try Out itu apakah memang diambil dari Dana BOS, kemudian bagaimana kerjasama antara Disdik dengan pihak Bimbel rekanannya.
“Kembail Saya menghimbau kepada Dinas-dinas, jangan sampai bermain-main dengan Anggaran Pemerintah! Apalagi yang berhubungan dengan hak masyarakat. Terlebih lagi menyangkut pendidikan, karena Kita akan monitor dan pantau terus.” pungkasnya. (lil)
