Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Plt Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang Jawa Barat, Rahmat Gunadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan pasar baru Rengasdengklok oleh PT Visi Indonesia Mandiri (VIM).
“Para pedagang lama, baik dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) maupun Ikatan Pedagang Pasar Rengasdengklok (IPPR) harus menjadi prioritas,” katanya kepada Fakta Jabar Kamis (19/12).
Selanjutnya, Disperindag meminta PT. VIM mendahulukan dan memprioritaskan para pedagang yang lama untuk mempunyai kios di pasar Proklamasi tersebut.
“Jadi jangan terjebak oleh Marketing, biarin kantor marketing mah, kalau ada yang baru tunggu, yang lama dahulukan, jika ada sisa kasih, kalau enggak jangan,” ucapnya.
Sambung dia, hingga saat ini belum ada pembagian kios apapun, sehingga jangan menebar rumor PKL tidak mendapatkan kios dan tidak terakomodir.
“Saat ini belum ada pembagian apa-apa, kecuali sudah ada yang dibagi yang baru (PKL baru) yang ini (PKL lama) belum kebagian, ternyata tidak ada yang baru. Nanti kita pantau saja, nanti kita awasi,” tegasnya.
Masih kata Gunadi, jadi bagaimana pasar tradisional ini yang sudah lama, menyatukan pendapat para ratusan PKL. Pemda Karawang telah memfasilitasi berupa tanah, dan silahkan dipakai dan juga bangunan yang hanya bayar Hak guna bangunan saja.
“Hari ini yang kita coba matchkan, coba lebih intensifkan lagi. Kita lihat saja nanti dengan kita sudah ikut campur hari ini, kita akan fasilitasi terus supaya segera,” ujarnya.
“Bagaiaman pedagang ini mendapat tempat yang layak, juga mendapat toko yang diharapkan dan terjangkau harganya,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua PPKL Remgasdengklok, Jejen Sopiyan mengatakan melihat kondisi pasar memang sudah tidak layak, dan hingga saat ini belum ada kesepakatan harga dengan pengelola PT. VIM.
” Jumlah PKL 1,400, menurut hitungan kami harga sekarang belum terjangkau, masih jauh panggang dari api. Harga belum disepakati, harga yang PKL harapkan DP itu Rp 5 juta dan permeter Rp 8,5 juta,” ujarnya.
“Dengan Disperindag proaktif turun kebawah, ada harapan solusi mengenai harga,” pungkasnya. (ded)
