Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Polemik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang Tahun 2020 mendatang tidak hanya diperbincangkan oleh kalangan Masyarakat Umum dan Politisi saja, bahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mulai ikut merasakan kegalauan. Apakah akan ada politik balas jasa, khususnya bagi ASN yang pernah merasakan jasa Pejabat Negara dilingkungan kerjanya.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, S.STP. MM. mengatakan, pihaknya tidak tahu dan tidak akan masuk keranah pembahasan politik balas jasa. Namun berkaitan dengan netralitas ASN, tentu tidak akan memungkinkan sebab ASN itu memiliki Hak Suara meskipun tidak boleh menampakan pilihan politiknya. “Kalau menghadirkan, misalnya ada Calon yang ingin memaparkan Visi dan Misi itu boleh,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Rabu (20/11).
Jajang menambahkan, dirasa sulit untuk netral lantaran kapasitas ASN dalam pesta demokrasi itu ketika diatur untuk netral tetapi disuruh menggunakan hak suaranya, maka ketidak netralannya pun tetap akan berlaku ketika berada dibilik suara. Sebenernya sederhana jika ASN disuruh netral, tinggal cabut hak suara atau hak politiknya. Tapi itu tentu kebijakan dan pertimbangan dipusat yang membuat undang-undang. “Meski harus netral tanpa dicabut hak politiknya, kita juga harus mengikuti dinamika politik, karena kita itu pelaksana kebijakan politik,” tandasnya.
Sementara, Pengamat Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH. MH. mengatakan bahwa netralitas ASN adalah sebuah Omong Kosong atau Bullshit. Meski secara aturan ASN tak boleh terlibat dalam politik praktis, namun fenomena ASN dalam dukung mendukung kepada salah satu calon dalam Pilkada nanti, sudah bukan rahasia umum. Terlebih dilakukan dalam rangka balas jasa, janji-janji tertentu atau pun kedekatan emosional.
“Itu adalah dinamika dalam ASN, dan saya tidak sependapat dengan omongan Sekda jika PNS tidak boleh bermain politik, karena buktinya saja belum apa-apa sudah pecah belah, menjadi 3 kubu, mana yang loyal terhadap petahana Cellica, mana yang masih loyal kepada Ade Swara termasuk yang pro dengan Jimmy pun PNS ini pasti ada, bahkan mungkin ada yang dari era Dadang S Muchtar,” pungkasnya. (lil)
