Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
GARUT – Sejumlah peternak ayam di Kecamatan Bayongbong dan Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapat giliran inspeksi mendadak (Sidak) dari Pemerintah Daerah Garut, bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan Hiswana Migas, pada Selasa (12/11).
Pada sidak tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan pemakaian LPG subsidi 3 Kg, dimana peternak ayam menggunakan LPG subsidi sebagai bahan bakar alat penghangat bagi anak ayam. Padahal, sebagai barang subsidi, peruntukan LPG 3 Kg, diatur dalam Permen ESDM Nomor 26/2009, yakni khusus untuk masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro.
Dengan langkah persuasif, Pertamina bersama Hiswana Migas serta Pemda Garut memberikan sosialisasi penggunaan LPG (liquefied petroleum gas) tepat sasaran sekaligus melakukan program penukaran (trade-in) LPG subsidi 3kg menjadi LPG non subsidi Bright Gas. Peternak ayam, dapat menukarkan tabung LPG subsidi 3 Kg dengan LPG Bright Gas, dengan hanya membayar harga isi ulang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pada sidak ini, kami menyampaikan untuk kebutuhan industri sekelas peternakan diharapkan dapat menggunakan LPG non subsidi yakni Bright Gas 5,5 kg, 12 kg, atau 50 kg,” jelas Dewi Sri Utami, Unit Manager Comrel &CSR Marketing Operation Region III.
Dia menambahkan, penggunaan LPG non subsidi untuk penghangat di peternakan mempunyai beberapa keunggulan, yakni lebih efisien dalam operasional karena isinya lebih banyak dengan harga kompetitif, serta kemudahan akses layanan pembelian.
“Pemesanan Bright Gas bisa dilakukan melalui Pertamina Contact Center 135, dimana nanti agen LPG di wilayah Garut dapat memberi layanan antar kepada konsumen. Selain itu, LPG Bright Gas dapat ditemui di beberapa outlet dan SPBU Pertamina,” ujarnya.
Ketua Hiswana Migas DPC Garut Hidayatullah mengatakan, pihaknya sebagai pengusaha agen LPG fokus menyalurkan LPG subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
Beberapa perwakilan instansi Pemda Garut yang turut hadir pada sidak yakni dari Sekretaris Daerah, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Asda II, Satpol PP serta agen LPG non subsidi. (rls)
