Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karawang, Hanafi Chaniago, menyebut tudingan yang dilayangkan DPP Gibas Jaya terkait proyek diduga bermasalah senilai Rp 1.2 miliar sumber dana APBD II pada kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Peternakan, sudah sesuai aturan dan mekanisme berlaku.
“Memang betul ada kegiatan tersebut (program pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan,red), tepatnya tahun anggaran 2017. Tapi semua yang ditudingkan tidak ada yang diduga menabrak aturan,” kata Hanafi.
Dia merinci bahwa kegiatan tersebut dibagi dalam 10 item kegiatan, antaralain Rehab RPH Rengasdengklok, Rehab RPH Karawang, Rehab RPH Cikampek, Pemagaran Taman Ternak, Pengadaan peralatan RPH, Pengadaan Peralatan Klinik Hewan dan Peternakan, Bimtek Pengolahan Hasil Ternak, Pameran Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jabar di Garut, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan.
“Betul nilainya Rp1.2 miliar. Dan, semuanya sudah berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, dikontraktualkan oleh tim barang dan jasa. Kan, kalau tidak sesuai aturan tidak akan kami cairkan pekerjaannya,” katanya.
Menjawab pertanyaan soal kasus dugaan tabrak aturan proyek tersebut yang sudah menggelinding ke Polres Karawang, Hanafi mengapresiasi itu. “Ya, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, kita harus hormati, karena setiap ada laporan masyarakat harus ditanggapi,” tandasnya.
Kanit Tipikor Polres Karawang Iptu Arief Bustomy membenarkan tengah menyorot persoalan kasus dugaan proyek Optimalisasi Sarana dan Prasarana Peternakan di Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karawang.
“Baru kumpulkan dokumen saja, rencananya minggu depan kita akan agendakan untuk mintai keterangan para pihak,” ujarnya. (dds/one)
