Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Satu pekan pasca pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka jambore desa yang telah diikuti oleh pemerintah desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diketahui makin hangat menjadi topik utama diskusi bagi sesama pegawai desa. Sebagai sempel, pada forum diskusi sebagai sesama pegawai desa di ruang pertemuan kantor Pemerintah Desa Dukuhkarya, Kecamatan Rengasdengklok, Rabu (03/10).
Selepas rapat minggon desa, Angga Dhe Raka, saat ditemui Media Fakta Jabar diketahui sedang fokus beradu argumen dengan salah satu pegawai desa lainnya dari Lembaga Pemberdayaan Desa terkait kunjungan dinas Pemerintah Desa Dukuhkarya menuju lokasi jambore desa tahun 2019 pekan lalu.
Disaksikan segelintir pegawai lainnya, ruang pertemuan yang baru saja berakhir digunakan untuk pertemuan rapat minggon desa terdengar cukup gaduh membahas sumber dana perjalanan dinas para peserta kegiatan jambore desa,”Kami sebagai sesama pegawai desa ingin tahu rincian dari Pemerintah desa prihal program kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Baratsl di Ciamis, Jawa Barat, pekan lalu. Ada informasi sumber dana kunjungan kerja Pemerintah desa belum dikeluarkan oleh DPMD Kabupaten Karawang, lalu kemarin kok sudah pada berangkat,” tanya dia.
Sementara, Sudar Uday Sobarna, sebagai pegawai desa lainnya yang terdengar memiliki argumen berbeda memaparkan sejumlah informasi dengan suara lantang saat menjadi lawan diskusi bersama lembaga karang taruna desa terkait kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dukuhkarya dalam rangka jambore desa menuju ke Desa Sidoharja.
Kendati, sebagai pegawai LPM Desa Dukuhkarya tidak sependapat program kerja Pemprov Jabar ternyata harus didanai melalui program kerja dana bagi desa (DBH) dari Pemkab Karawang, “Kalau pun Pemerintah provinsi Jawa Barat mengadakan jambore desa untuk keseluruhan desa di Karawang, idealnya program Jambore desa didanai melalui program bantuan gubernur Jawa Barat. Jangan sampai kunjungan kerja untuk mensukseskan program kegiatan Pemprov jabar menggunakan hak desa yang bisa digunakan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Sementara, Ade Suryadi, Ketua Ikatan Kepala Desa Kecamatan Jayakerya Kabupaten Karawang menyarankan agar sesama para pegawai desa mempertanyakan soal kegiatan jambore desa pada Ketua Apdesi Kabupaten Kaeawang atau pun Sekertaris DPMD Kabupaten Karawang sebagai fasolitator jambore desa pada seluruh peserta kegiatan, “Kalaupun harus buka-bukaan, sumber dana kegiatan jambore desa pekan laku masih digalang oleh dana pribadi Kades masjng-masing,” terangnya. (sgt)
