Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Pendiri Social Policy and Political studies (SOSPOLs), Muslim Hafidz atau yang akrap disapa Kang Ochim, memaparkan usulan terkait langkah kebijakan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dalam menangani beberapa ruang kelas atau bahkan sekolah yang roboh di Kabupaten Karawang.
“Cellica Nurrachadiana tak harus bicara menunggu anggaran di tahun berikutnya, yang mengakibatkan proses belajar mengajar akan terganggu,” ungkap Ochim kepada Fakta Jabar, Kamis (3/10).
Jika masih berfikir menggunakan APBD, Ochim mengingatkan, sebaiknya Bupati Karawang menggunakan dana tak terduga yang termaktub dalam pasal 3 ayat H Peraturan Daerah Nomor 17/2018 tentang APBD 2019. “Anggaran tak terduga tahun 2019 sebanyak 7.839.148.500,- atau tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta koma sekian,” jelasnya.
Ochim menambahkan, terkait penggunaan anggaran tak terduga ini, lihat pasal berikutnya yaitu pasal 5 yang menjelaskan secara rinci. Terlebih lagi, Bupati Karawang sering bicara kekhawatiran dalam Pengelolaan Anggaran yang tidak baik, mengakibatkan pidana. “Maaf ya Bu, sebaiknya Ibu juga buka UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disitu ada BAB khusus menjelaskan tentang DISKRESI, apa itu diskresi? Kira-kira begini langkah mendobrak stagnasi, mencari jalan pintas agar suatu program berjalan, atau menyiasati sesuatu agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai,” paparnya.
Masih Ochim menambahkan, jika berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, definisi Diskresi adalah adalah Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelengggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
“Intinya bedakan kebijakan untuk membantu masyarakat dengan nyolong. Karena punya hak diskresi bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak perusahaan untuk program CSR sekolah roboh. Sekali lagi, mohon Ibu Bupati jangan tunda untuk memperbaiki sekolah Gara-gara ketakutanmu di pidanakan, banyak yang pasang badan kalau hanya Ibu dikriminalisasi kebijakan memperbaiki sekolah roboh,” pungkasnya. (lil)
