Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menandatangani Nota Kesepahaman Manajemen Pemerintah Daerah dengan BPKP Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/9/2019) di Lantai 3 Plaza Pemda.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Mulyana AK.
Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, Bupati Cellica menyampaikan apresiasinya kepada Perwakilan BPKP Jabar atas kesediaanya melakukan kerjasama dengan Pemkab Karawang dan mengharapkan bimbingan dan arahan serta pembekalan dalam rangka pengembangan terhadap kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karawang.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Pemkab Karawang kurang lebih dua tahun sekali selalu melakukan Mou dengan BPKP Jabar. Jadi bukan hanya kali ini saja. Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat melakukan perbaikan, peningkatan dan pengembangan di perencanaan pembangunan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas Pemkab Karawang,” ungkap Bupati.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya memiliki kegiatan yang cukup banyak dan luas, mulai dari perencanaaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Untuk itu Bupati berharap dengan adanya SPIP dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
“implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh elemen dan pejabat, serta pegawai instansi pemerintahan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya. Lebih lanjut Bupati menargetkan level SPIP menjadi target prioritas dalam RPJMD. (adv)
