Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Pengembangan pariwisata di Karawang terus dilakukan untuk menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah ini. Jawa Barat yang memiliki potensi kekayaan dan modal sosial yang dahsyat mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa mengembangkan sektor pariwisatanya lebih jauh.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Muhammad Yanuar Bramuda mengatakan optimalisasi modal sosial terutama pelibatan masyarakat, kolaborasi, dan penetapan skala prioritas serta segmentasi menjadi beberapa kunci strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola bidang pariwisata
Dalam pemaparannya, Bramuda menjelaskan, Karawang memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Misalnya dari sisi branding, Karawang sudah memiliki branding yang kuat dan dari sisi lokasi pun cukup dekat dengan ibukota sehingga untuk menarik pemodal tidak akan membutuhkan upaya yang begitu besar.
Hal tersebut terungkap saat sharing season bersama camat, kasie, kabid dan pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Karawang mengenai Pengembangan Ekonomi Digital dan Pariwisata di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di Swissbellin Hotel, Kamis (8/8/2019) sore.
Dalam mengembangkan sektor pariwisata, Bramuda menuturkan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi. Bahkan, dalam agenda wisata yang dimiliki Banyuwangi mengerjakannya tanpa event organizer melainkan birokrat, masyarakat, swasta, dan TNI/Polri.
“Pariwisata itu tidak hanya sekedar mendatangkan wisatawan. Tetapi sebagai cara untuk mengonsolidasikan masyarakat dan birokrat dalam event. Sekaligus mendorong anak bangga akan budayanya. Memompa masyarakat utk terlibat dan juga memompa kebanggaan rakyat,” ujarnya. Ia pun menambahkan dari 99 event wisata di Banyuwangi sebagian besar merupakan hasil kreasi masyarakat.
Dari sisi segmentasi, Bramuda mengatakan, Banyuwangi memilih mengembangkan ecotourism. Makanya sejak awal pihaknya membuat aturan untuk mendukung segmentasi tersebut. Misalnya, tidak ada fasilitas hiburan yang hiruk pikuk, semacam diskotik ataupun karaoke. Selain itu karena menginginkan bisnis MICE juga berkembang Banyuwangi hanya memberikan ijin pembangunan hotel dengan standard minimal bintang 3 keatas dan memiliki identitas lokal.
“Ini hanya masalah segmentasi karena kami ingin ekonomi masyarakat yang berkembang,”
ujarnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, ia mengungkapkan angka kemiskinan di daerahnya turun dari 20,4 persen menjadi 7,8 persen saat ini. Kemudian, GDP masyarakat dari Rp 20 juta menjadi Rp 48 juta. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara dari 12.000 menjadi 137.000 orang dan total kunjungan wisatawan dari sekitar 491ribu per tahun menjadi 5,3 juta. (cim/rls)
