Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
FAKTAJABAR.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan skema pemanfaatan APBN dalam estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar ibu kota baru.
“Memang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, nanti pembangunan ibu kota baru seminimal mungkin memanfaatkan APBN, kecuali untuk prasarana dasarnya,” ujar Basuki, seperti dilansir Antara, Selasa (23/7).
Dijelaskan prasarana-prasarana dasar yang perlu dibangun terlebih dahulu itu seperti jaringan jalan. Namun, pembangunan infrastruktur lain seperti kereta api, kereta Lintas Rel Terpadu (LRT), perumahan, dan perkanotran menggunakan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, pembangunan perumahan dan perkantoran utnuk pegawai, kata dia, perlu juga didahulukan dalam rencana pemindahan ibu kota baru, mengingat terdapat 1,5 juta orang yang akan dipindahkan ke ibu kota baru tersebut.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ingin memastikan pemindahan ibu kota baru dengan perencanaan biaya pemerintah sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
Pemerintah juga berupaya untuk tidak membebani APBN terlalu besar. Dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara tersebut, pemerintah utamakan kerjasama melalui skema KPBU dan berkolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta.
Data dari Bappenas menunjukkan, estimasi cost project dan pembiayaan ibu kota negara sebesar Rp466 triliun. Sumber pembiayaan APBN sebesar Rp74,44 triliun ditujukan untuk berbagai pembangunan.
Pembangunan tersebut di antaranya istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas untuk aparatus sipil negara dan TNI/Polri, dan kompleks diplomatik. Kemudian juga, ada ruang terbuka hijau seperti taman budaya, botanical garden, ICT Park, taman tekno serta taman nasional.
Untuk estimasi jumlah penduduk yang direncanakan dan kebutuhan lahan, pemindahan ibu kota negara membutuhkan lahan seluas 40.000 hektar. Skenario pertama pemindahan, seluruh aparatur sipil negara berjumlah 1,5 juta orang dipindahkan.
Sementara dalam skenario kedua, aparatur sipil negara yang dipindahkan sebagian yakni 870 ribu orang melalui skema right sizing jumlah aparatur sipil negara. Sehingga, lahan yang dibutuhkan ibu kota baru seluas 30 ribu hektare.
Bappenas juga meyakini pemindahan ibu kota akan meningkatkan arus perdagangan.
Dilansir Antara (19/7), Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan jika pemindahan ibu kota terjadi, maka lebih dari 50% wilayah Indonesia mengalami peningkatan arus perdagangan.
“Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain,” ujarnya.
Baginya, keterkaitan ekonomi ibu kota baru dengan provinsi lain juga akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain. Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signikan. Perpindahan ibu kota dapat menimbulkan pergerakan perdagangan yang bergerak sangat positif.
Bappenas, kata dia, telah mengukur dampak ekonomi pemindahan ibu kota dan melakukan pemodelan. Sebagai informasi, ada tiga wilayah yang dipertimbangkan untuk jadi ibu kota, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Hasil penilaian sementara untuk Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota punya beberapa kriteria. Pertama, luas deliniasi kawasan sekitar 401.364,16 hektar dan lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektar.
Kedua, kuantitas air permukaan diperoleh melalui dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama: DAS Kahayan dan DAS Katingan. Ketiga, daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar masuk ke dalam kelas sedang.
Keempat, Kalimantan Tengah memiliki historis kebakaran hutan cukup banyak dalam kurun waktu 2015-2018 sehingga perlu menjadi perhatian. Titik lokasinya banyak terdapat di sisi selatan dan tengah wilayah deliniasi yang merupakan lahan hutan rawa gambut primer dan sekunder.
Kelima, Kalimantan Tengah memiliki Pelabuhan Laut Sampit yang terletak jauh dari lokasi deliniasi sekitar 219 km, sementara Bandara Tjilik Riwut di Kota Palangkaraya sekitar 149 km dari lokasi deliniasi.
Keenam, dari sisi aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Tengah memiliki akses darat, udara, dan laut, meskipun akses laut melalui Pelabuhan Laut Sampit terletak jauh dari lokasi calon ibu kota negara. (red)
