Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Gedung Tower I Komplek Pemerintah Daerah (Pemda) II yang sudah rampung dibangun sejak tahun 2017 lalu, saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Pasalnya, gedung yang rencana diperuntukkan bagi Gabungan Dinas-dinas (Gadis) itu hingga sekarang belum juga ditempati. Dari hasil check fisik Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang saat melaksanakan agenda Inspeksi Mendadak (Sidak), terdapat beberapa temuan yang membuat Pembangunan Gedung dari hasil uang rakyat itu menjadi sia-sia.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Toto Suripto, SE. mengatakan, pihaknya turun langsung melihat kondisi secara fisik Gedung Pemda II yang hingga sekarang belum juga ditempati. Ternyata kondisinya memang banyak persoalan, mulai dari infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju gedung yang belum memadai hingga belum adanya pagar keamanan untuk menjaga asset milik pemerintah itu. “Jika tidak ditempati dan dibiarkan begitu saja, tentu gedung akan rusak dengan sendirinya. Terlebih tidak ada yang menjaga dan merawat,” ujarnya kepada Fakta Jabar saat melakukan Sidak, Kamis (11/7).
Toto menambahkan, sungguh sangat disayangkan jika Gedung tersebut kini menjadi tidak terawat, kotor dan kumuh. Banyaknya infrastruktur bangunan yang kini mulai rusak seperti keramik, pintu, plafon dan lainnya, sampai adanya dinding yang semestinya tidak menggunakan GRC. Bahkan wajar saja karena tak ada penjagaan, sehingga mengundang niat jahat pencuri untuk mengambil material yang ada di bangunan tersebut. Terlebih menurut warga setempat, Kamar mandi yang ada di lantai dasar atau Area Parkir Gedung yang sepi itu terkadang menjadi tempat sejoli mesum.
“Kami di Banggar DPRD tentu merasa dikecewakan, karena diawal dengan begitu ngototnya minta ploting anggaran untuk kemudian disahkan tetapi hasilnya hanya seperti ini. Programnya memang bagus tapi perencanaannya kurang matang. Dengan demikian kami akan mengevaluasi hasil sidak ini melalui kata pandagan umum akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati,” tandasnya.
Sementara, Kasi Pemeliharaan Bangunan DPUPR Kabupaten Karawang, Dede mengatakan, sebenarnya dari segi pelaksanaan pembangunan sudah diselesaikan dan tidak ada masalah. Bahkan saat itu, pihaknya bersama Sekretaris Daerah, H. Teddy R. Sutisna, pernah melaksanakan pengujian hasil pelaksanaan pembangunan, termasuk semua asset mulai dari lampu, lift dan sebagainya. “Tetapi sayangnya, setelah pelaksanaan pembangunan tahun 2017 lalu, penempatan Gabungan Dinas-dinas belum ditetapkan sehingga terjadi kekosongan,” jelasnya.
Namun setelah masuk pada masa pemeliharaan, Dede menambahkan, ketika terjadi pencurian dan adanya kerusakan itu tetap dilakukan perbaikan. Hanya saja mengenai anggaran pemeliharaan, setelah pihaknya berkonsultasi dengan tenaga ahli, mengingat Gedung Pemda II terdapat komponen elektrikal dan mekanikal bangunan yang diluar kemampuan pihak DPUPR, budget untuk komponen tersebut membutuhkan anggaran Rp. 3 Miliyar.
Sedangkan anggaran pemeliharaan pada tahun ini hanya Rp. 1,9 Miliyar. “Jadi ketika dipaksakan dikhawatirkan ketika kita laksanakan perbaikan, dipasangkan kembali komponen-komponen itu kalau tidak langsung ditempati resiko kehilangan akan terjadi lagi,” pungkasnya. (lil)
