Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Bersama Dinas Fisik diantaranya Dinas PRKP dan PUPR, Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, Senin (17/6). Dalam rapat pertanggungjawaban kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang mungkin disinkronisasi dengan Bappeda, khususnya yang berkaitan dengan progress dan perencanaan. Demikian ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Elievia Khrissiana, ST.
“Kendala yang mungkin sangat krusial yang berkaitan dengan sinergiritas antar dinas, karena salah satunya adalah berkaitan dengan penataan Pasar Cikampek, yang sampai hari ini belum selesai. Kenapa itu tidak bisa diprogres karena ini baru parsial saja penataannya, kadang-kadang dari Dinas yang satu ada anggarannya tetapi di Dinas yang satu lagi belum ada anggarannya, jadi belum sinkron secara keseluruhan,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Rabu (19/6).
Kemudidan berkaitan dengan infrastruktur, Elievia menambahkan, dari pihak Bappeda sendiri baru siap merancang, jadi belum ada data base dari program perencanaan setiap dinas. Sedangkan data base diperlukan untuk sinkronisasi dengan setiap dinas yang ada, karenanya diharapkan di TA 2020 setiap dinas sudah siap semuanya. “Kenapa harus siap, karena ketika ada program yang monumental, seperti salah satunya adalah program penataan, yang masuk pada janji Bupati yang belum selesai sampai pada hari ini. Kita juga tahu di Wilayah Cikampek ada terminal tipe A, sampai sejauh mana progres itu dilakukan,” jelasnya.
Masih Elievia menambahkan, terminal tipe A sudah ada tetapi fasilitas infrastruktur pendukungnya yang belum ada, sehingga belum berjalan. Karena itu pihaknya berharap ada solusi secepatnya, karena berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi di Wilayah Cikampek. “Itu salah satunya yang berkaitan dengan penataan. Intinya kami bersama dinas teknis, mengsinkronkan dan memohon pendapat sebagai fungsi pengawasan, kendala apa saja di TA 2018 agar menjadi bahan dievaluasi,” pungkasnya. (lil)
