Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Ketua komisi III DPRD Karawang, Elivia mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang terkait gagalnya penyerapan anggaran pembangunan trotoar di Terminal Tanjungpura Karawang. Pembangunan trotoar gagal dilaksanakan lantaran mendapat penolakan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di atas trotoar tersebut.
“Kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PRKP terkait permasalahan ini. Hari ini, kita akan melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang. Rapat ini digelar di Gedung DPRD Karawang, nanti saya tanyakan hal ini kepada pihak Dinas PRKP Karawang,” tutur Elivia, Senin (17/6/2019).
Hingga Senin sore hari, sekitar pukul 15.00 WIB, rapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang masih berlangsung.
Sementara itu, warganet di grup Karawang Info di media sosial Facebook, Senin (17/6), ramai membahas berita terkait penolakan pembangunan taman di trotoar Terminal Tanjungpura oleh para PKL. Walaupun dua kali diangarkan dan telah telah diterbitkan surat perintah kerja terhadap pihak rekanan, namun PKL menolak rencana tersebut. PKL menolah berpindah jdari trotoar yang dijadikan tempat berusaha.
Warganet umumnya berkomentar tentang tidak adanya ketegasan dan wibawa pemerintah dalam merealisaikan Karawang sebagai kota yang cantik, alias Cemperenik. Postingan tersebut berupa berita dari salah satu media online nasional, yang kemudian diunggah pemilik akun Deni Andriana Haidir dengan judul tulisan berita Pintu Gerbang Masuk Karawang Kumuh.
Postingan tersebut mendapat 400 like dan 160 komentar, dalam kurun waktu lima jam. Warganet diantaranya berkomentar, Karawang amburadul, sembrawut dan tidak jelas penataannya. Ada juga yang berkomentar hak pejalan kaki di Karawang banyak yang dirampas dagangan kaki lima, mohon untuk pemerintah menertibkannya.
Beberapa netizen bahkan membandingkan upaya penataan kota antara Karawang dengan Purwakarta. Disebutkan dalam salah satu komentar, Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang sebesar Rp 4 miliar, belum mampu mempkercantik Karawang. Lain halnya dengan Pemkab Purwakarta yang memiliki APBD dibawah Rp 1 triliun, namun sukses membuat cantik daerahnya, dengan banyak pembangunan taman dan trotoar yang bersih dari PKL.
“Miris dengan anggaran APBD Karawang yang mencapai Rp 4 triliun, tapi tidak mampu mempercantik kotanya. Tidak seperti Purwakarta yang memiliki tata ruang kota yang cukup terlihat nyaman, dan trotoar yang bebas dari pedagang kaki lima. Karawang mah gini-gini aja, ga ada ketegasan dari dinas terkait untuk merubah Karawang jadi lebih baik,” tulis pemilik akun Riansyah dalam kolom komentar.
Netizen juga menyoroti kinerja Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah. Satpol PP dianggap tidak mampu menjaga wibawa pemerintah dalam menegakkan aturan. “Satpol PP nya kurang greget, beda dengan di negeri sebelah. Satpol PP nya coba aktifkan, tupoksi Satpol PP sudah jelas kinerjanya untuk apa,” kata beberapa kun Facebook lainnya.
Sementara, pemilik akun Eko Apriyanto Bimantara mengaku warga yang bertempat tinggal di dekat Terminal Tanjungpura. “Saya sebagai warga disekitar Terminal Tanjungpura, yang tinggal dari kecil hingga sekarang punya anak kecil, mendukung penuh Terminal Tanjungpura dipercantik sehingga membuat nyaman warga sekitar dan pengguna terminal,” sebutnya.(cim)
