Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
GARUT – LSM SIDIK (Sarana Informasi dan Investigasi Kejahatan) DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar mempertanyakan nilai anggaran Rapat Pleno Terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, sejak tanggal 30 April sampai 02 Mei 2019.
Yogi Iskandar berpendapat profesionalisme KPU Garut selama ini patut dipertanyakan. Pasalnya, ada sejumlah kasus yang kini tengah diproses Kejaksaan Negeri Garut.
“KPU merupakan lembaga yang dipercaya oleh negara sebagai penyelenggara pemilu, baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Dan tentunya, lembaga ini mendapatkan anggaran yang sangat besar. Dan kami mempertanyakan semua anggaran yang digunakan KPU,” ujar Yogi.
Kini, kata Yogi, KPU melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Garut di Gedung Intan Balarea, tentu menggunakan anggaran yang cukup besar.
“Sesuai dengan keterbukaan informasi publik, KPU harus terbuka tentang RAB (Rencana Anggaran Belanja,red) kegiatan di KPU, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan berbagai kegiatan, sosialisasi dan lainnya. Termasuk berapa anggaran untuk Rapat Pleno Terbuka yang digelar selama tiga hari,” terang Yogi.
Ketua KPU Garut, Junaidin Basri ketika dikonfirmasi media ini mengatakan, untuk hal tekhnis bisa ditanyakan langsung ke Sekretaris KPU, Ayi Dudi. “Urusan tekhnis ke Sekretaris KPU,” ujarnya singkat.
Ayi Dudi selaku Sekretaris KPU Garut ketika dihubungi media ini, Rabu (01/04/2019) meminta wartawan untuk menanyakannya ke Kasubag Tekhnis Pemilu dan Parmas KPU Garut, Dadang Rukmana.
“Maaf saya sedang ada keperluan di luar kantor. Untuk sementara bisa ditanyakan dulu ke pak Dadang Rukmana yang ada di gedung,” paparnya singkat.
Di hari yang sama, Dadang Rukmana ketika dihubungi wartawan mengaku belum tahu persis berapa anggaran yang digunakan untuk Rapat Pleno Terbuka. “Saya belum tahu berapa persisnya, lagi disesuaikan dulu,” ujarnya singkat. (Arif/Asep)
