Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Karawang, drg. Unting Patri, menjelaskan persoalan adanya rumah sakit tidak lagi kerjasama dengan BPJS di Kabupaten Karawang hanya rumah sakit Mandaya Hospital saja.
“Sampai saat ini baru satu RS Mandaya yang dipastikan tidak lanjut kerjasama. Yang lainnya masih kerjasama dan melayani seperti biasa,” kata Unting lewat pesan Whatsapp (04/01/2019).
Menutunya terkait surat Menkes itu, menjelaskan RS yang belum selesai / terbit sertifikat akreditasinya, tapi direkomendasikan diperpanjang.
“Kalau yang sudah akreditasi berarti persyaratan untuk lanjut kerjasama sudah lengkap dan tidak akan masuk ke surat Menkes. Jadi jangan salah mengartikan bahwa yang bisa kerjasama hanya RS yang ada di surat itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan RS Mandaya Hospital tidak melayani BPJS ialah masih belum menyepakati beberapa hal terkait kondisi layanan dan persyaratan administratif lainnya.
“Jadi belum bisa melanjutkan kerjasama,” tambahnya.
Lanjut Unting, masa kerjasama 2018 berakhir per 31 Desember 2018. Sementara 1 Januari 2019 – 31 januari 2019 adalah masa peralihan pelayanan. Masih ada pelayanan terbatas sambil menginformasikan ke peserta JKN bahwa efektif per 1 Februari 2019.
“Pelayanan kesehatan di RS Mandaya sudah di luar tanggungan program JKN,” jelasnya.
Disinggung mengenai sosialisasi terhadap pasien RS Mandaya, Unting mengakui informasi yang didapat dari peserta yang rutin hemodialisa, mereka sudah diinfokan oleh RS Mandaya.
“Mungkin diinfokannya tidak dengan spanduk, tapi pertatap muka dengan pasien dengan media komunikasi lainnya,” bebernya.
Sementara Ketua DPRD Karawang Toto Suripto, menyebutkan DPRD akan mengundang kepada semua pihak duduk bersama membahas BPJS Kesehatan. Salah satunya dari pekerja sosial masyarakat (PSM) yang menyatakan ada suatu keberatan.
“Senin kita hearing dengan forum PSM, Dinkes, BPJS dan pihak terkait untuk bahas BPJS Kesehatan,” pungkasnya lewat ponsel.(cim)
