Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi destinasi Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang, Selasa (13/11).
Salah seorang Anggota Banggar, Natala Sumedha menjelaskan, bahwa saat Kunker pihak PBKP merekomendasikan peningkatan pengejaran target PBB, meski merupakan pelimpahan dari pusat tetapi masih banyak piutang PBB yang belum tertagih dan selain itu BPHTB-nya sendiri seperti apa. “Kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sampai hari ini menjadi tugas BPKP. Sebab tugas BPKP itu kan melakukan pengawasan internal, beda dengan BPK yang eksternal,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Rabu (14/11).
Natala menambahkan, BPKP juga selama ini menggenjot inspektorat supaya nilai yang saat ini sedang dirubah pada Pansus RPJMD, ada beberapa poin yang dirubah terkait dengan masalah penilaian. “BPKP juga meminta DPRD untuk lebih berani meyoroti terkait masalah belanja yang tidak pro rakyat, kita jyga diharapkan bias mengawasi. Tetapi lebih banyak yang disoroti adalah pendapatan di Kabupaten Karawang ini yang juga belum optimal,” pungkasnya.
Masih Natala menambahkan, karena memang menurutnya pendapatan dari Kabupaten Karawang ini memiliki potensi yang cukup besar. “Bayangkan saja dari retribusi periklanan, dari sekian belas tempat pemasangan iklan baru satu yang masuk. Padahal kalo dilihat dari belanjanya, untuk beberapa tempat pemasangan iklan luar biasa besar” paparnya.
Sambung masih Natala menambahkan, termasuk juga maslah pembiayaan, karena secara logika bisa membantu menutupi devisit karena dalam bentuk penyertaan modal yang punya efek pengembalian deviden, tetapi pihakny juga mempertanyakan kepada BPKP sebab peyertaan modal ini selalu diakhir taun. “Sehingga bagaimana BUMD kita bisa berjalan dengan maksimal, seperti seakan-akan bukan lagi penyertaan modal melainkan penyertaan silva, ketika ada silva lebih baru diberikan,” pungkasnya. (lil)
