Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Ibe: “Di Karawang Hampir Seluruh Sektor PAD Terindikasi KEBOCORAN!!!”
KARAWANG – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Karawang melaksaknakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Semarang, Sabtu (1/9). Dalam studi komparatif yang dihelat selama 3 hari, terhitung mulai Hari Kamis itu, Banggar DPRD membahas kaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang.
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep Syaripudin, ST. MM. mengatakan, dalam upaya optimalisasi PAD, Kota Semarang bersinergi dengan pihak swasta dalam rangka penguatan sistem dan transparansi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran. Bahkan, pihak swasta memberikan bantuan typing box yang dipasangkan di seluruh hotel dan restoran yang ada di Kota Semarang. “Jadi dapat terdeteksi, berapa jumlah kunjungan atau konsumen yang menginap di hotel dan restoran secara on line ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ujarnya kepada Fakta Jabar, Minggu (2/9).
Selain itu, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang akrab disapa Ibe menambahkan, saat ini Kota Semarang sudah melibatkan konsultan yang profesional dalam estimasi target pendapatan secara transparan dan terukur, sehingga Pemerintah Kota Semarang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sesuai fakta potensi pendapatan. “Kami dari Fraksi Golkar memandang bahwa Kabupaten Karawang masih sangat lemah dalam penguatan sistem untuk mendukung pendapatan asli daerah yang optimal,” paparnya.
Masih Ibe menambahkan, bahkan Kabupaten Karawang banyak terindikasi KEBOCORAN hampir disemua sektor pendapatan terutama sektor pajak dan retribusi yang belum didukung oleh penguatan sistem, baik itu dari SDM ataupun penguatan sistem teknologi dalam rangka optimalisasi PAD. “Kami berharap kedepannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang juga melibatkan konsultan profesional untuk mengestimasi potensi dan resiko pendapatan asli daerah dan kami akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa potensi pendapatan yang sampai Bulan September sekarang masih sangat LEMAH realisasinya,” pungkasnya. (lil)
