Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Biaya pemilihan 67 kepala desa di Kabupaten Karawang pada November mendatang ternyata belum dianggarakan alias belum masuk ploting APBD murni 2018. Lalu bagaimana kelangsungan rencan pilkades ini jika belum dianggarkan? Apakah dibatalkan atau dilanjut.
Sekretaris Daerah Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna tidak menepis hal itu ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Apalagi, ia menyebut, rencana pelaksanaan pilkades 67 desa sudah menjadi kebijakan bupati dan mendapat persetujuan dari Mendagri. “Kebutuhan biaya untuk Pilkades di 67 desa ini diperkirakan menelan dana Rp 7,9 miliar. Saat ini memang ada keraguan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga Ketua Badan Anggaran Karawang, Toto Suripto soal biaya Pilkades yang belum tercantum dalam APBD murni tahun 2018,” paparnya.
Meski begitu, Teddy mengungkapkan Pemkab Karawang akan menyiapkan anggaran Pilkades 67 desa ini dalam APBD Perubahan 2018 nanti. Sebab pelaksanaan Pilkades tidak bisa ditunda hingga 2019.
Sebelumnya, Ketua DPRD yang juga Ketua Banggar Kabupaten Karawang, Toto Suripto, mempertanyakan pelaksanaan Pilkades yang saat ini tahapannya sudah mulai berjalan. “Mau melaksanakan Pilkades, silakan saja. Tapi anggarannya dari mana. Hingga saat ini biaya Pilkades belum masuk dalam APBD murni 2018 Kabupaten Karawang,” kata Toto.
Menurutnya, biaya Pilkades bisa saja dialokasikan dalam APBD 2018 hasil perubahan, namun hal itu sangat berat dilakukan. Sebab, APBD Karawang saat ini dalam kondisi devisit. Bahkan, lanjut Toto, Pemkab Karawang masih punya kewajiban membayar sejumlah proyek kepada pihak ke tiga yang nilainya mencapai Rp 50 miliar lebih. “Ada beberapa proyek yang bangunannya sudah rampung, tapi belum dibayar Pemkab, misalnya gedung Pemda II dan Gedung Utama DPRD,” katanya. (dbs/red)
