Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang, Indiryani menyebutkan bila kendaraan milik pemerintah atau plat merah masih menunggak pajak. Bahkan menurut data yang dia ketahui 30 persen.
“Perlu saya sampaikan ibu bupati, jika kendaraan pemerintah nunggak pajak 30 persen,” kata Indiryani, usai membacakan laporan perda pajak daerah pada Paripurna DPRD Karawang, 25 Juli 2018.
Selain pajak kendaraan ternyata kendaraan milik pemerintah itu masih ada yang belum memiliki uji KIR.
Seperti dikatakan Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, Selasa (31/7/2018). Kata Toto, pemerintah daerah ataupun organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.
Toto mengakui menemukan satu unit mobil yang memiliki uji KIR. Sedangkan puluhan lainnya masih belum memiliki Uji KIR.
“Ini bukan contoh yang baik. Di satu sisi kita teriak-teriak soal peningkatan PAD, namun sisi lain kita malah lalai menjalankan kewajibannya. Pengawasannya lemah makanya bisa seperti ini, tugas wakil bupati sebagai pembina tidak jalan,” kata Toto
Toto mengatakan, uji KIR kendaraan doubel cabine, bus, dan kendaraan elf milik Pemkab Karawang wajib dilakukan sesuai dengan aturan. Jika belum memiliki uji KIR sebaiknya kendaraan tersebut jangan digunakan untuk operasional dinas.
“Malu dong sama masyarakat, masak pemerintah sendiri yang tidak taat aturan,” ujarnya.
Lanjutnya Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari yang bertanggung jawab soal ini. Sebagai koordinator pengawas internal di lingkungan Pemkab Karawang seharusnya mewajibkan setiap mobil dinas itu memiliki uji KIR.
“Ini seharusnya menjadi tugas Wabup, tapi buktinya mobil dinas itu tetap saja beroperasi meski tidak memiliki KIR. Kami nanti akan menanyakan soal ini ke bupati,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Arif Bijaksana mengamini mobil dinas doubel cabine belum uji KIR tidak boleh beroperasi. “Sebaiknya segera uji KIR biar tidak ada masalah di jalan. Biar mobil pemerintah kalau melanggar tetap saja kita tindak,” pungkasnya.(cim)
