Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Rp 53 miliar Dana Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Karawang triwulan satu untuk SD dan SMP mulai akan digelontorkan ke sekolah sekolah melalui pihak bank. Pencairan bisa direalisasikan dengan membawa SK kepala sekolah dari yayasan untuk sekolah swasta, SK gubernur/bupati/wali kota untuk sekolah negeri. Kemudian SK bendahara dari kepala sekolah untuk sekolah swasta, SK gubernur/bupati/wali kota untuk sekolah negeri, NPWP dan KTP.
Pengelola BOS Kabupaten Karawang Heri Pribadi mengatakan, penyaluran dana BOS akan dikawal Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan Inspektorat Daerah agar penggunaannya sesuai. “Pemerintah pusat sudah mentransfer dana BOS ke kas daerah masing-masing, tapi memang Karawang juga terjadi keterlambatan pencairan karena terjadi perubahan format dari buku tabungan ke sistem giro. Bahkan pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) harus sepadan dengan daftar penggunaan anggaran (DPA). Ini yang
kemudian cukup menyita waktu proses pencairan,” katanya.
Dia meminta dana BOS triwulan satu sebesar Rp 53 miliar digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan. “Jangan sampai sekolah main-main. Ada konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Kepala SDN Cikampek Barat III Dede Sumpena menyambut baik kabar ini. “Ini memang kami tunggu, sebab bisa mandeg sekolah kalau dana BOS tak kunjung cair,” ujarnya. Senada dikatakan Kepala SMPN Kotabaru I Abdul Muhit. Diakuinya keterlambatan realiasasi dana BOS sedikit mempengaruhi sekolah. “Hanya saja kita sebagai kepala sekolah sudah harus bertanggungjawab ketika dana BOS ini belum terelasiasi. Tinggal pintar – pintarnya kepala sekolah mencari dana talangan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, rinciannya BOS untuk membiayai operasional siswa SD dan SMP negeri dengan rincian Rp 800.000 per siswa pertahun untuk kategori SD dan Rp 1 juta per siswa per tahun untuk kategori SMP. (her)
