Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Rencana Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) berupa Voucher Pangan sebagai pengganti program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), dianggap bisa berdampak bagi penjualan beras Bulog. Pasalnya, beras yang akan didistribusikan melalui program tersebut, tidak hanya beras dari Bulog saja tetapi bisa dibeli melalui masyarakat atau agen beras.
Kepala Sub Divisi Regional (Kasub Divre) Bulog Karawang, Sulais mengatakan, jika program Bansos Rastra memang menjadi tugas Bulog, tetapi untuk program BPNT itu sendiri sebenarnya bukan penugasan untuk Bulog melainkan Dinas Sosial (Dinsos). “Bulog akan ikut hadir dalam program BPNT, karena jika Bulog bisa kenapa tidak, ikut bersaing dengan pihak swasta,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Selasa (13/3).
Sulais menambahkan, jika di tempat tugas sebelumnya, Sub Divisi Regional Bulog Ciamis, pihaknya menggunakan beras Kwalitas Premium karena beras dengan Kwalitas Medium menuai banyak komplain. Untuk harga sendiri tentu mengikuti perkembangan pasar, lantaran tidak menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tapi menggunakan beras komersial, sesuai dengan kebijakan pemerintah.
baca juga: Kades di Cikampek Keluhkan Kualitas Rastra
“Tugas awal Bulog itu kan untuk stabilisasi dan mengamankan harga gabah petani pada saat panen, ketika harga beras naik Bulog Operai Pasar. Kita menjaga di tingkat produsen dan konsumen, sedangkan untuk menjaga harga gabah di tingkat produsen, pasar Bulog itu Raskin yang kemudian menjadi Rastra. Sekarang program itu dicabut, tetapi tetap mengamankan harga gabah, Bulog mau dijual kemana berasnya. Tentu berdampak ketika tidak menggunakan beras Bulog, tetapi sudah kebijakan pusat mau gimana lagi,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Seketariat Kabupaten (Setkab) Karawang, Herry membenarkan, bahwa pada program BPNT beras yang didapat tidak hanya dari Bulog saja tetapi bisa dari pihak swasta lainnya. Namun demikian, kewenangan Bank pelaksana yang dalam hal ini ditunjuk adalah BNI sebagai pengelola keuangan yang nantinya akan menggandeng rekanan, apakah kerjasama itu dengan Bulog, Agen beras, Pengusaha Beras ataupun pihak lainnya. “Seharusnya program BPNT itu menurut perencanaan sudah mulai berjalan di Bulan Maret, tetapi karena belum ada kesiapan maka diundur di Bulan Juni. Karena kita harus rapat terlebih dahulu dengan pihak Bank,” pungkasnya. (lil)
